Arus Lalu Lintas Jembatan Sei Alalak Sementara Dialihkan, Catat Kapan Ditutup Total Asyik di Hammock, 4 Pasang Muda-Mudi Banjarbaru Digaruk Pol PP Geger Api di Hapalah Tabalong, Bantuan Mulai Mengalir Namanya Menasional, MHM Dinilai Potensial untuk RI-2 Lakon “Hamil” STB Uniska Warning Krisis Kepedulian Generasi Muda

Kisruh Jembatan Alalak Belum Dibuka, Banding Administrasi Bakal Dilayangkan ke Presiden

- Apahabar.com     Sabtu, 25 September 2021 - 14:10 WITA

Kisruh Jembatan Alalak Belum Dibuka, Banding Administrasi Bakal Dilayangkan ke Presiden

Jembatan Alalak Baru. Foto-apahabar.com/Muhammad Syahbani

apahabar.com, BANJARMASIN – Menyikapi kisruh tak kunjung difungsikannya Jembatan Alalak Baru, Borneo Low Frim bersurat ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XI pada 23 September 2021. Isinya soal keberatan.

Presiden Borneo Low Frim, Muhamad Pazri mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membuka akses masyarakat yang menghubungkan antara Banjarmasin dengan Barito Kuala tersebut segera mungkin.

Dijelaskannya, keberatan dan banding administrasi merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AP) untuk meminta pembatalan, pencabutan, koreksi ataupun penerbitan suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi.

Meski begitu, sejak keberatan dilayangkan hingga saat ini belum ada ditanggapi pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XI. “Belum ada baik tertulis maupun lisan,” ujar Presiden Borneo Low Frim, Sabtu (25/9).

Sesuai aturan, apabila hingga tenggat waktu yang ditentukan keberatan itu tak digubris, maka Borneo Low Frim akan melakukan banding administrasi kepada Presiden Joko Widodo.

“Setelah batas waktu ini kami banding administrasi ke Presiden,” ucapnya.

Dijelaskan Pazri, keberatan merupakan langkah pertama yang dapat ditempuh dalam upaya administratif sesuai diatur dalam Pasal 77 Undang-undang AP.

Dijelaskan lebih detail hal-hal penting yang diatur pada pasal itu yakni keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menetapkan atau pengambil keputusan diajukan secara tertulis.

Batas waktu pengajuan keberatan adalah 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh penerbit keputusan, penyelesaian keberatan maksimal 10 hari kerja.

“Jika keberatan tak diselesaikan dalam 10 hari kerja keberatan dianggap dikabulkan, penerbit keputusan/tindakan menerbitkan keputusan baru sesuai keberatan dalam waktu 5 hari kerja,” jelas Pazri.

Dasar hukum yaitu Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014. Di sana disebutkan masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Penjabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Di sisi lain, menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintah menyebutkan, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

“Tidak dijawab ini kami bersurat lagi banding administrasi ke Kementerian PUPR dan Presiden,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Pazri, pihak mewakili masyarakat karena juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh ketentuan dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

“Dan Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kreatif, Musisi Banjarmasin Rilis Lagu ‘Jokowi Lagi!’

Kalsel

PSU Pilgub Kalsel, Dua Putra Guru Sekumpul Terdaftar di TPS 4 Utus Wakil Ingin Nyoblos dari Rumah
Polresta

Kalsel

Bravo! Polresta Banjarmasin Gagalkan Peredaran 84 Kg Sabu hingga 30 Ribu Ekstasi

Kalsel

Geger! Mayat Mengapung di Antara Sampah Bawah Jembatan Antasari Banjarmasin

Kalsel

Satu Lagi Alumnus Gowa Reaktif Covid-19, HST Catatkan Kasus Perdana
Denny Supian

Kalsel

POPULER SEPEKAN: Manuver Denny, Baron Binti, Pembunuhan Hotel Mira, hingga Tragedi Malam Tahun Baru
apahabar.com

Kalsel

Peresmian Bandara Syamsudin Noor, Presiden Jokowi Tak Jadi Datang
apahabar.com

Kalsel

Sikat Hiasan Lampu di Siring Banjarmasin, Dua Pria Kena Sanksi Sosial
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com