Terbongkar! Pembunuh Paman Es Kandangan Pura-Pura Anak di Bawah Umur Usai Penarikan Besar dalam Persediaan AS, Harga Minyak Melonjak OTT di Amuntai HSU, KPK Tangkap Pegawai-Pengusaha hingga Segel Ruang Bidang OTT KPK di Amuntai HSU, Satgas Pinjam Ruang Polres Operasi Senyap KPK di Amuntai HSU, Polda Belum Pastikan

KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Bupati Banjarnegara Terima Fee Rp 2,1 M

- Apahabar.com     Sabtu, 4 September 2021 - 21:40 WITA

KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Bupati Banjarnegara Terima Fee Rp 2,1 M

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono tersangka kasus sejumlah proyek infrastruktur 2017-2018. Foto-Antara.

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan punya bukti kuat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (SB) terkait penerimaan fee sekitar Rp2,1 miliar atas sejumlah proyek infrastruktur 2017-2018.

“Kami tegaskan bahwa KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta dilansir Antara, Sabtu (4/9).

Hal tersebut sebagai respons atas bantahan tersangka Budhi soal penerimaan fee sekitar Rp2,1 miliar tersebut.

KPK pada Jumat (3/9) telah menetapkan Budhi bersama Kedy Afandi (KA) dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, Tahun 2017-2018.

KPK pun mengharapkan agar tersangka dan pihak-pihak lain yang nantinya dipanggil dan diperiksa terkait kasus tersebut bertindak kooperatif dengan menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang diketahui di hadapan penyidik.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor tersebut dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara. Secara langsung Budhi menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Redjo.

Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

KPK menduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Budhi Membantah

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono sebelumnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi membantah menerima duit dari proyek di Dinas PUPR.

“Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar, mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa kepada siapa silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insyaallah saya tidak pernah menerima pemberian dari pada pemborong semua ini,” kata Budhi saat akan dibawa ke rutan KPK, Jakarta, Jumat (3/9).

Budhi mengatakan dirinya tidak pernah menerima Rp 2,1 miliar seperti yang disangkakan KPK. Budhi meminta KPK menunjukkan siapa yang memberi duit kepada dirinya.

“Saya tidak pernah menerima sama sekali dan tolong ditunjukkan yang memberi siapa?” kata Budhi.

KPK Tahan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Terkait Korupsi Proyek Infrastruktur

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Marak Kebakaran, Ratusan Warga Tolak Bala di Purnasakti Banjarmasin
Covid-19

Nasional

15 Nakes Puskesmas di Situbondo Terpapar Covid-19
apahabar.com

Nasional

Gandeng Halliburton, Pertamina Targetkan Pengeboran Laut Dalam
Gisel

Nasional

Inilah MYD, Sosok Pria Dalam Video Syur Gisel
Larangan Mudik

Nasional

Putar Balik 36.468 Kendaraan Terkait Larangan Mudik, Polri Temukan Puluhan Orang Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Jokowi Usul Radikalisme Bisa Diganti Jadi Manipulator Agama
apahabar.com

Nasional

Masyarakat Meulaboh Ziarahi Kubur Korban Tsunami

Nasional

Sambut Idulfitri, Ratusan Ribu Warga Binaan Terima Remisi Khusus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com