Bantuan Rp 300 Disetop, Puluhan Ribu Keluarga di Banjarmasin Terdampak Fakta Baru! Motif Lain Pembunuhan Paman Es Kandangan di Paramasan OTT Amuntai, Belasan Nama Baru Dua Hari Diperiksa KPK BREAKING! KPK Periksa 10 Nama Terkait OTT Amuntai, dari Sekda hingga Swasta Salah Tangkap Mahasiswa HMI di Barabai, Rafi Boyong Selongsong Peluru ke Polda

Laporan Ditolak, ICW Minta Bareskrim Baca Lagi UU KPK

- Apahabar.com     Sabtu, 11 September 2021 - 23:43 WITA

Laporan Ditolak, ICW Minta Bareskrim Baca Lagi UU KPK

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) buka suara terkait keputusan Bareskrim Polri yang tidak melanjutkan aduan dugaan pelanggaran hukum dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, mengatakan aduan yang disampaikan ICW merupakan ranah KPK.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan jajaran Dittipidum Polri untuk membaca UU KPK.

Ia menjelaskan KPK hanya menangani tindak pidana korupsi, sementara aduan terhadap Lili berkenaan dengan UU KPK. Atas hal itu, menurut dia, kepolisian mempunyai kewenangan mengusut.

“ICW menyarankan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar meminta jajarannya, khususnya Dirtipidum Bareskrim Polri, membaca secara cermat tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU 30/2002 dan UU 19/2019,” ujar Kurnia, dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (11/9).

Dugaan pelanggaran hukum Lili yang dilaporkan ICW terkait dengan Pasal 36 ayat 1 Jo Pasal 65 UU KPK perihal larangan komisioner KPK mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

Menurut Kurnia, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Lili sudah terang jika mengacu pada putusan Dewan Pengawas KPK. Saat itu, Lili dinilai terbukti berkomunikasi dengan pihak berperkara dalam hal ini Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M. Syahrial.

Bahkan, Lili dihukum sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan.

“Hal-hal semacam ini mestinya dipahami oleh penegak hukum, terlebih pada level Dirtipidum Bareskrim Polri,” kata Kurnia.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Hilal

Nasional

BMKG Pantau 34 Titik Lokasi Hilal Awal Ramadan 1422 H
apahabar.com

Nasional

Kapal Rute Surabaya-Balikpapan Terbakar, Ratusan Penumpang Berhasil Dievakuasi
apahabar.com

Nasional

10 Wilayah Indonesia Penambahan Covid-19 Terbanyak 19 Mei, Kalsel Nomor 5  

Nasional

PGI Kecam Pelemparan Batu Gereja Kristus di Samarinda
apahabar.com

Nasional

Baik dan Sabar, Ma’ruf Amin Digelari Karaeng Manaba
apahabar.com

Nasional

Diduga Lakukan Gratifikasi, KPK Tahan Tersangka HTS Bersama Mantan Bupati Subang
apahabar.com

Nasional

Mahfud: Menag Bersih Soal Uang, Tapi ‘Lemah’ di Birokrasi
apahabar.com

Nasional

Indonesia Aman Corona, Hipmi Dukung Intensif Fiskal Pariwisata
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com