OTT KPK di Amuntai HSU: Kadis PU hingga Eks Ajudan Bupati Diamankan, Modusnya Fee Proyek BREAKING! Polisi HSU Bekuk Pembunuh Brutal di Amuntai Tengah Terbongkar! Pembunuh Paman Es Kandangan Pura-Pura Anak di Bawah Umur Usai Penarikan Besar dalam Persediaan AS, Harga Minyak Melonjak OTT di Amuntai HSU, KPK Tangkap Pegawai-Pengusaha hingga Segel Ruang Bidang

Melalui Virtual, Bupati Zairullah Ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021

- Apahabar.com     Selasa, 14 September 2021 - 21:17 WITA

Melalui Virtual, Bupati Zairullah Ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021

Bupati Zairullah saat mengikuti acara. Foto: Istimewa

apahabar.com, BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu, H M Zairullah Azhar, didampingi Staf Ahli, Anwar Salujang, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Syamsudin, mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021.

Acara yang digelar secara virtual melalui video teleconference diikuti melalui Ruang Digital Live Room (DLR) Kantor Bupati Tanah Bumbu, Selasa (14/9).

Kegiatan tersebut dengan agenda talkshow mengangkat tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, sekaligus launching buku yang berjudul “Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020”.

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 hari pertama dibuka dengan penyampaian keynote speech oleh Menteri Keuangan (Menkeu) yang memberikan apresiasi kepada pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah, baik pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum.

“Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta.

Ia menyebutkan lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP.

Ia menegaskan pelibatan lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan dalam rangka menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah.

“Kita memahami akan terjadi adanya risiko penggunaan uang negara sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan melibatkan lembaga penegak hukum,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Ia tak memungkiri bahwa mengatur keuangan negara di tengah krisis sangat tidak mudah mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara tiba-tiba harus dilakukan refocusing terhadap anggarannya.

Terlebih lagi, beberapa K/L juga mendadak mendapat anggaran sangat besar karena harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kemenkop UKM, dan BNPB.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan K/L dan pemerintah daerah yang saya yakin menghadapi situasi luar biasa tidak mudah,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan K/L dan pemerintah daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL atau 97,7 persen dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.

Opini WTP turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.

“Peningkatan kualitas laporan keuangan pada situasi extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Saya sampaikan penghargaan untuk seluruh K/L dan pemda yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Rekon Arsip

Pemkab Tanah Bumbu

Ciptakan Arsip Sesuai NSPK, Dispersip Tanbu Gelar Rekon Arsip
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

17 Rumah Warga di Desa Hati’if Terendam Banjir
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Peringati Haornas, Ratusan Warga Tanbu Ikut Jalan Santai
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Asisten Bupati Lepas 80 Peserta Jambore Karang Taruna Tanbu 

Pemkab Tanah Bumbu

Terima Staf Khusus Wapres, Zairullah Diskusikan Percepatan Pembangunan di Tanbu
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Tak Laporkan Harta Kekayaan, Sanksi Berat Menanti ASN Tanah Bumbu
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Mesra, Trio Pemimpin Tanbu Tutup MTQ Nasional di Mantewe
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Simpan Sabu, Kaur Kesejahteraan Sosial Desa Mekarsari Diciduk Polisi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com