Update Covid RI 15 Oktober, Kalsel Sembilan Terbawah, Jakarta Teratas PDIP Pamer Jago Capres 2024: Puan, Ganjar hingga Mardani H Maming KPK Tinggalkan Markas Brimob Tabalong, Penyidikan Berlanjut Acil Pasar Terapung Siap-Siap, Siring Piere Tendean Bakal Dibuka Lagi! OTT Amuntai, Enam Mobil Tiba di Brimob Tabalong

Penggeledahan di Rumah Bupati HSU Undang Perhatian Eks KPU

- Apahabar.com     Minggu, 19 September 2021 - 20:52 WITA

Penggeledahan di Rumah Bupati HSU Undang Perhatian Eks KPU

Penggeledahan di rumah dinas Bupati HSU Abdul Wahid hingga Minggu malam mengundang perhatian banyak pihak. Foto-apahabar.com/Hendri

apahabar.com, AMUNTAI – Sejak siang tadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggeledah rumah jabatan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid HK.

Informasi penggeledahan tersebut beredar luas di masyarakat HSU. Bahkan sedari sore, warga berdatangan untuk menyaksikan langsung meski hanya dari luar pintu pagar.

Di antara warga yang datang diam-diam ada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) HSU periode 2013-2018, Husnul Fajri.

“Kita sebagai warga HSU kaget dengan kejadian penggeledahan oleh KPK di rumah jabatan bupati,” katanya kepada apahabar.com.

Fajri mengajak semua pihak menjadikan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Maliki, Kepala Dinas Pekerjaan Umum HSU sebagai pembelajaran.

“Bagi pejabat birokrasi mari masing-masing melakukan evaluasi diri dan harus melakukan evaluasi diri dan kepribadian masing-masing,” pintanya.

Terkait penggeledahan, Husnul meyakini apa yang dilakukan KPK pasti ada sebab akibat. Namun jika itu berpihak kepada kepentingan rakyat, tentu dirinya mengapresiasi.

“Tapi ketika kita melakukan menurut penilaian kaca mata masyarakat bahwa itu terjadi sesuatu yang tidak seharusnya tentu kritikan, celaan bahkan barang kali ada masyarakat yang berdoa dapat diperlihatkan baik kebaikan atau keburukan,” ucap Husnul.

“Jadi kami berharap kejadian hari ini apalagi dengan dilaksanakannya penggeledahan di rumah jabatan bupati HSU ini menjadi titik ukur alur proses hukum sudah berjalan sebagai mana mestinya, tinggal kita warga masyarakat melihat dan tidak perlu berprasangka buruk,” sambungnya.

Menurut Husnul, sekalipun hasilnya tidak sesuai dengan keadaan, maka kesimpulan penyidik juga berlandaskan temuan di lapangan.

“Jadi masyarakat kita melihat secara aktif dan positif bahwa kegiatan yang terjadi hari ini sebagai tindak lanjut atas OTT KPK di HSU,” pungkas Husnul.

Sebelumnya, teka-teki keberadaan Bupati Abdul Wahid akhirnya terpecahkan.

Ketua RT 03, Syaiful memastikan Bupati HSU Abdul Wahid berada di dalam rumah.

“Bupati ada di dalam rumah jabatan,” ujarnya sambil berlalu kepada apahabar.com di lokasi penggeledahan, Minggu (19/9) petang.

KPK terus menggeledah rumah dinas sang bupati. Penggeledahan serupa juga dilakukan KPK pada Sabtu (18/9) malam di kediaman Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, HSU, Maliki.

“Kami hanya backup,” ujar Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Subchan dikonfirmasi via seluler, Minggu sore.

Penggeledahan dilakukan KPK sedari pukul 13.00. Penggeledahan dibackup oleh delapan polisi dari Mapolres HSU. Selain polisi dan penyelidik KPK, tampak sejumlah anggota Satpol PP berjaga di dalam kediaman Bupati HSU.

“Saya tidak mengetahui bupati ada atau tidak di dalam,” ujar salah seorang petugas Satpol PP yang berjaga di kediaman bupati HSU.

Sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung. Sejumlah warga mulai mengerumuni depan rumah jabatan tersebut.

“Bupati tadi pagi terlihat joging di Lapangan Pahlawan bersama dua anggota keluarganya. Jadi diperkirakan dia masih berada di dalam rumah jabatan,” kata Udin (45), warga setempat.

Untuk diketahui, penggeledahan buntut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (15/9) malam.

Dari OTT itu, KPK mengamankan Maliki dan dua kontraktor, Marhaini (MH), dan Fachriadi (FH). KPK menyita Rp345 juta yang diduga hasil suap atas proyek rehabilitasi di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Banjang dan Kayakah.

Konstruksi Kasus

Dinas PU HSU sebelumnya merencanakan lelang dua proyek irigasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Kayakah, Amuntai Selatan dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp1,9 miliar. Dan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Karias, Amuntai Tengah senilai Rp1,9 miliar.

Sebelum lelang ditayangkan di LPSE, MK diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang kepada MRH dan FH sebagai calon pemenang proyek irigasi dengan kesepakatan memberikan sejumlah komitmen fee sebesar 15 persen.

Saat awal dimulainya proses lelang untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, ada delapan perusahaan yang mendaftar.

“Namun, hanya ada satu yang mengajukan penawaran, yaitu CV Hana Mas milik MRH,” ungkap Komisioner KPK, Alexander Marwata.

Sementara itu, lelang rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang, ada 12 perusahaan yang mendaftar.

Namun hanya dua yang mengajukan penawaran, di antaranya CV Kalpataru milik FH dan CV Gemilang RZ.

Saat penetapan pemenang lelang untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, dimenangkan oleh CV Hana Mas milik MRH. Nilai kontraknya Rp1,9 miliar.

Sementara untuk proyek rehabilitasi jaringan Irigasi DIR Banjang, dimenangkan oleh CV Kalpataru milik FH. Nilai kontraknya Rp1,9 miliar.

Setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai, lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang muka.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang CV Hana Mas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh MJ sebagai orang kepercayaan MH dan FH.

“Sebagian pencairan uang tersebut selanjutnya diduga diberikan kepada MK yang diserahkan oleh MJ sejumlah Rp170 juta dan 175 juta dalam bentuk tunai,” ungkapnya.

Adapun sebagai pemberi, MRH dan FH disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Tersangka MK selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Tenang, Tak Ada Penolakan Jasad PDP di Gambut
Banjarmasin

Tak Berkategori

Biang Banjir, Ratusan Bangunan di A Yani Banjarmasin Segera Dibongkar!
Travel

Tak Berkategori

Terdampak Pandemi, Tarif Travel di Tabalong Ikut Naik
apahabar.com

Tak Berkategori

Hari Ini, Mentan RI ke Kabupaten Banjar Serahkan Benih
Haji

Tak Berkategori

Indonesia Tak Berangkatkan Jamaah Haji, Begini Amalan Setara Berhaji
apahabar.com

Tak Berkategori

Di Desa Karang Bintang, Emak-Emak Rebutan Foto Selfie Bareng Alpiya Rakhman
Vaksin Covid-19

Tak Berkategori

Ribuan Guru di Kapuas Sudah Disuntik Vaksin Covid-19
apahabar.com

Tak Berkategori

Mau Umrah Backpacker, Apa Saja yang Perlu Disiapkan?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com