Simpan Sabu di Dapur, Pemuda Kelumpang Tengah Kotabaru Ditangkap Catat Tanggalnya, BPJN Kalsel Tutup Jembatan Paringin Selama Perbaikan Jaringan Internet Telkom Down, Panitia Tes SKD CPNS HSS Tak Kehabisan Akal Ciaatt! Serunya Lomba Lawang Sakepeng Seni Bela Diri Dayak Ngaju di Kapuas Masih Berlangsung! Penggeledahan KPK di Kantor Dinas PUP HSU

Pengusaha Sarang Burung Walet di HSS Mulai Dikenakan Pajak Daerah

- Apahabar.com     Senin, 6 September 2021 - 15:01 WITA

Pengusaha Sarang Burung Walet di HSS Mulai Dikenakan Pajak Daerah

Monitoring sarang burung walet tanpa izin oleh Satpol PP dan Damkar HSS. Foto-Istimewa

apahabar.com, KANDANGAN – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mulai mengenakan pajak penghasilan kepada pemilik usaha sarang burung walet, Senin (6/9).

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), BPKD Kabupaten HSS juga berencana menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

“Dalam waktu dekat kami akan menyurati Kejari Kabupaten HSS,” ucap Kabid Perencanaan, Pendataan dan Penetapan (Rendatap) BPKPD Kabupaten HSS, Rahmani.

Dengan dibantu jajaran Kejari Kabupaten HSS, pihaknya berharap PAD dari dari sarang burung walet dapat lebih ditingkatkan.

Apalagi sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak menyampaikan SPTPD secara jujur, terlebih pengusaha sarang burung walet.

Mengacu pada peraturan daerah (Perda) Kabupaten HSS nomor 9 tahun 2011 tentang pajak daerah sesuai pasal 75 ayat 2 jika dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD dapat dipidana 2 tahun penjara.

“Sesuai Perda harus disampaikan, kalau tidak benar saja bisa dipidana, apalagi tidak menyampaikan,” ungkapnya.

Meningkatkan PAD sarang burung walet, BPKPD Kabupaten HSS sebelumnya sudah membentuk paguyuban di setiap Kecamatan.

Hal ini dimaksudkan untuk saling bekerjasama, mengetahui siapa yang membangun sarang burung walet serta sudah menjual berapa saja.

“Sudah ada terbentuk di Kecamatan Kandangan dan Kalumpang, tetapi belum maksimal meningkatkan PAD sarang burung walet,” jelas Rahmani.

Diketahui, saat ini dari sekitar 415 yang memiliki izin sarang burung walet hanya sekitar lima pemilik sarang burung walet membayar pajak.

Nominalnya pun masih sangat sedikit yakni sekitar Rp6 juta dari target BPKPD Kabupaten HSS sebesar Rp30 juta setahun.

Wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten HSS terbilang kecil, hanya wajib membayar pajak 2,5 persen dari hasil penjualan yang terbilang fantastis.

1 kilogram sarang burung walet dengan kualitas bagus bisa mencapai kurang lebih Rp40 juta.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

HSS

Jelang Salat Jumat, Korban Terakhir Longsor di Batu Bini HSS Dievakuasi
apahabar.com

HSS

Achmad Fikry : Agama dan Negara Harus Saling Menguatkan
apahabar.com

HSS

Lepas 16 Dokter Internsip, Syamsuri Arsyad Minta Silaturahmi Tetap Terjalin
Rakornas

HSS

Ikuti Rakornas, Pemkab HSS Siap Edukasi Masyarakat Kendalikan Kahurtla

HSS

Rakor Bulanan Pemkab HSS Digelar di Gedung Bulutangkis Daha Selatan
apahabar.com

HSS

Meriahnya Hari Kesatuan Gerak PKK HSS
apahabar.com

HSS

Achmad Fikry Terima Penghargaan Peduli Lansia
apahabar.com

HSS

Achmad Fikry Terima Kunjungan Jajaran Astra Group
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com