Gelar Aksi Saat Jokowi ke Banjarmasin, BEM Kalsel: Hanya Kebetulan Kecelakaan Maut di Sepagar Kotabaru, 2 Orang Tewas di Tempat Besok Jokowi ke Tanbu, Pangdam VI Mulawarman Turun Cek Pasukan Datang ke Banjarmasin, Jokowi Bakal Disambut Unjuk Rasa Kedok Perusahaan Pinjol Kotabaru Terbongkar: Nagihnya Pakai Ancaman, Kantor Jadi Tontonan

Perbup Tabalong Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Segera Disusun

- Apahabar.com     Minggu, 19 September 2021 - 08:33 WITA

Perbup Tabalong Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Segera Disusun

BKPP akan segera menyusun Perbup Tabalong tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin PNS setempat. Foto - apahabar.com/Muhammad Al-Amin.

apahabar.com, TANJUNG – Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini berlaku untuk seluruh PNS baru maupun lama dan telah diundangkan sejak 31 Agustus 2021.

Sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, Kabupaten Tabalong juga telah menerapkan PP tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kami mulai menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Tabalong tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tabalong, H Rusmadi, Minggu (19/9).

Kata, Rusmadi lagi, sebagai tindak lanjut keluarnya PP tersebut biasanya juga diiringi dengan Peraturan Kepala BKN sebagai peraturan pelaksanaan PP No 94 Tahun 2021 tersebut.

Dengan PP baru tersebut tidak serta merta mencabut PP No 53 Tahun 2010 tentang disipilin PNS.

PP No 53 itu masih ada yang berlaku misalnya dalam pasal 45 PP yang baru pada ketentuan penutup disebutkan pada ayat 3 bahwa jenis hukuman sedang masih dipertahankan malah ditambah dengan pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

Perbedaan dengan PP yang lama adalah terkait hukuman disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tidak masuk selama 10 hari berturut turut atau 28 hari secara komulatif 12 bulan

“Maka, PNS bisa diberikan sanksi hukuman berat dan bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, namun harus didahului dengan penjatuhan hukuman disiplin ringan oleh atasannya langsung bila tidak masuk kerja selama 3 hari,” jelas Rusmadi.

“Bila masih tidak masuk kerja akan dilanjutkan pada hukuman disiplin sedang dan seterusnya sampai dengan hukuman disiplin berat,” sambungnya.

Rusmadi bilang, terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2021 ini sudah disampaikan kepada para kepala SKPD melalui pesan WhatsApp.

Artinya ini bisa dianggap sebagai sosialisasi informal.

“Insya Allah bila Perbupnya sudah ada akan kami sosialisasikan lagi,” pungkas Rusmadi.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Vaksinasi

Pemkab Tabalong

Ribuan Tenaga Pendidik di Tabalong Mulai Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Pemkab Tabalong

Wakil Bupati Tabalong Serahkan Insentif Ratusan Pengurus Rumah Ibadah
PPKM Mikro Desa

Pemkab Tabalong

Puluhan Posko PPKM Mikro Desa di Jaro Tabalong Terbentuk
Vaksinasi

Pemkab Tabalong

Ratusan Vial Vaksin Covid-19 Segera Tiba di Tabalong
PPKM

Pemkab Tabalong

Soal PPKM, Pemkab Tabalong Menunggu Surat Resmi
Covid-19

Kalsel

Bersama 1.677 Tenaga Kesehatan, Bupati Tabalong Siap Divaksin Covid-19
PDAM

Pemkab Tabalong

Pengoperasian Pompa Air Jaringan Warukin Tabalong, Tunggu Pemasangan Panel Listrik
Tabalong

Pemkab Tabalong

Ambruk Lagi, Jalan Desa Purui Jaro Tabalong Kembali Diperbaiki
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com