Bantuan Rp 300 Disetop, Puluhan Ribu Keluarga di Banjarmasin Terdampak Fakta Baru! Motif Lain Pembunuhan Paman Es Kandangan di Paramasan OTT Amuntai, Belasan Nama Baru Dua Hari Diperiksa KPK BREAKING! KPK Periksa 10 Nama Terkait OTT Amuntai, dari Sekda hingga Swasta Salah Tangkap Mahasiswa HMI di Barabai, Rafi Boyong Selongsong Peluru ke Polda

Puan Maharani: Data Pribadi Presiden Saja Bocor

- Apahabar.com     Jumat, 3 September 2021 - 23:09 WITA

Puan Maharani: Data Pribadi Presiden Saja Bocor

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto-Geraldi/Man

apahabar.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR.

Hal ini disampaikan Puan menyusul kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, termasuk data pribadi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bocor lewat sertifikat vaksin yang beredar di media sosial.

“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan, kutip Liputan6.com, Jumat (3/9/2021).

“Segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga ini harus segera kita ‘tambal’ dengan UU Perlindungan Data Pribadi,” imbuh Puan.

“Pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan RUU Perlidungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas,” kata dia.

Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

“Dengan UU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga ini akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana,” tegasnya.

DPR, papar Puan, ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” ujar politikus PDIP tersebut.

Pentingnya Asesmen

Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan pentingnya asesmen menyuluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas.

Menurutnya, hal ini penting untuk mengetahui data dan fakta kerugian masyarakat akibat kebocoran data pribadi, sehingga bermanfaat untuk penyusunan RUU PDP.

“Kalau perlu DPR membentuk Panitia Kerja khusus untuk asesmen menyeluruh ini, sehingga DPR bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi mereka, agar penyusunan RUU PDP semakin baik,” kata Puan.

Seperti diketahui, dalam pidato pembukaan Masa Sidang I DPR Tahun Sidang 2021-2022, Puan Maharani membeberkan target penyelesaian 7 RUU dalam masa sidang ini. Salah satu RUU yang ditargetkan untuk dituntaskan adalah RUU PDP.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

sandiaga uno

Nasional

Sandiaga Uno Inginkan Hutan Juru Seberang Babel Jadi Destinasi Wisata

Nasional

Pimpinan Hamas Surati Jokowi, Ini Isinya!

Nasional

KRI Nanggala-402 Terbelah Jadi 3 Bagian
bencana

Nasional

Update Korban Bencana di NTT: 179 Orang Tewas, 46 Hilang
apahabar.com

Nasional

Kementan Cabut Aturan Ganja Tanaman Obat Binaan

Nasional

Begini Penjelasan Kemenkes Soal Parpol dan Ormas Dapat Jatah Vaksin
apahabar.com

Nasional

KPK Tetapkan Hakim PN Balikpapan Tersangka Kasus Suap

Nasional

Temui Dubes Saudi, Kemenag Harap Bisa Kirim Jemaah Umrah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com