Sisihkan 20 Peserta, 3 Barista Banjarbaru Sabet Gelar Juara Brewers Cup 2021 Terungkap, Penyebab Kematian Ibu Muda di Hotel Berbintang Banjarmasin Ribuan Gram Sabu hingga Ratusan Butir Ekstasi di Banjarmasin Dimusnahkan BREAKING! Tim Advance Pak Jokowi Tiba di Bandara Syamsudin Noor Arus Lalu Lintas Jembatan Sei Alalak Sementara Dialihkan, Catat Kapan Ditutup Total

Raperda Pajak HST Tuai Kritik, Jangan Matikan Usaha Kecil

- Apahabar.com     Jumat, 17 September 2021 - 09:51 WITA

Raperda Pajak HST Tuai Kritik, Jangan Matikan Usaha Kecil

FOTO: HIPMI HST saat audiensi dengan Komisi II di DPRD HST terakit Raperda Pajar, Kamis (16/9). Foto: apahabar.com/Lazuardi.

apahabar.com, BARABAI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak di Hulu Sungai Tengah (HST) menuai kritik. Pasalnya dinilai dapat rugikan usaha kecil.

Ya, Pemkab HST saat ini tengah mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya (PAD) melalui pajak dan retrebusi yang dibebankan ke masyarakat. Dengan adanya Raperda ini bisa mendongkrak pemasukan bagi HST.

Raperda ini memuat tentang pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air dan tanah serta bangunan sarang burung walet.

Untuk mengesahkan Raperda ini, Komisi II DPRD HST melakukan tahapan uji publik di ruang Paripurna gedung dewan beberapa waktu lalu.

Namun uji publik yang diadakan Komisi II ini justru menuai kontra. Uji publik dianggap tidak ideal karena hanya melibatkan segelintir pihak sehingga dianggap sebagai formalitas saja.

Sejumlah organisasi di HST pun angkat bicara mengenai Raperda ini. Misalnya Himpunan Pengusah Mudah Indonesia (HIPMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Terbaru datang dari HIPMI HST. Mereka mengeluhkan soal Raperda tentang pajak dan retribusi itu dinilai merugikan pengusaha kecil. Pasalnya, jumlah pajak yang dipungut 10 persen dari omzet penghasilan lebih dari Rp4 juta.

“Ini jelas bisa mematikan para usaha-usaha kecil,” kata Ketua HIPMI HST, Muhammad Husaini usai audiensi di ruang Komisi II DPRD HST, Kamis (16/9).

Ada dua opsi yang ditekankan Husaini. Pertama yakni jika pajak yang dipungut tetap 5 persen, omzet pendapatan harus dinaikan. Ke dua, jika omzet yang dipatok tetap Rp 4 juta, pungutan pajak harus diturunkan menjadi 2,5 persen saja.

Husaini meminta kepada para wakil rakyat mendengarkan aspirasi masyarakat agar tidak menambah beban para pengusaha kecil yang sedang merintis usahanya. Terlebih saat ini musibah Covid-19 masih melanda.

Mengenai uji publik, Husaini menginginkan agar melibatkan para pengusaha lokal di HST dalam membuat kebijakan.

“Intinya dari HIPMI HST tidak menolak peraturan ini. Tapi ya harus dilihat kemampuan pelaku usaha di lapangan,” kata Husaini.

Berbeda dengan PC PMII Barabai. Mereka melayangkan petisi agar meninjau kembali Raperda tersebut. Raperda itu dinilai menindas pengusaha kecil.

“Apalagi dalam masa pandemi yang kita tidak tahu kapan selesai ini,” kata Ketua PMII Barabai, Ahmad Maulana baru-baru tadi.

Sampai 17 September 2021 ini, petisi sudah ditandatangani oleh 142 orang. Maulana menargetkan petisi ini akan ditandatangani 1000 orang.

“Jangan sampai aturan ini nantinya membebani pedagang kecil,” tegas Maulana.

Soal uji publik yang digelar DPRD itu turut disayangkan salah satu pengusaha kafe, Andika Dwi Octavianto. Dia kesal karena tak dilibatkan.

“Kami ini pelaku usaha tapi tak diberi tahu aturannya. Raperdanya tak pernah lihat. Diundang pun tidak,” aku Andika.

Permintaannya sama, yakni agar tidak menambah beban masyarakat di tengah pandemi.

“Pengeluaran sekarang lebih banyak ketimbang pemasukan. Pemerintah acuh saja atas penderitaan kami ini,” tegas Andika.

Dia mengajak pelaku usaha lainnya agar mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Perda ini.

“Agar melahirkan suatu draf rancangan peraturan daerah yang benar-benar komprehensif, aspiratif dari semua stakeholder masyarakat, demi kenyamanan semua pihak dan kemajuan HST,” tutup Andika.

Anggota Pansus DPRD HST, Supriadi tak menampik jika uji publik itu tidak ideal. Namun situasi pandemi menjadi salah satu alasan untuk tidak mengumpulkan orang banyak.

Sehingga peserta uji publik dibatasi dan hanya diundang para perwakilan saja saat itu, Kamis (9/9) lalu.

“Penyampaian pendapat dan kritik bisa dilakukan lewat asosiasi, silahkan bersurat. Terkait ini ada banyak hal yang harus dikritisi,” kata dia.

Ketua Komisi II DPRD HST, Johar Arifin menjelaskan pihaknya siap menampung aspirasi dari HIPMI HST dan PMII Barabai serta masyarakat lainnya. Semua permintaannya sudah dicatat.

Mereka akan membahasnya dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) HST secepatnya.

“Termasuk tarif pajak yang dipungut oleh pemerintah dalam rancangan peraturan daerah tentang pajak,” kata Johar.

Gayung bersambut, Kabid Pajak dan Retribusi Daerah HST, Alipansyah meminta uji publik ini menjadi tanggungjawab bersama antara legeslatif dan eksekutif. Supaya pelaku usaha bisa mengetahui Perda yang sedang dibahas.

“Ini PR kita semua untuk mensosialisasikan Raperda tersebut. Supaya kalau sudah disahkan tidak muncul permasalahan,” tutup Alipansyah.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalsel

Kodim 1022/Tanah Bumbu Berikan Paket Tali Asih ke Komponen Masyarakat
apahabar.com

Kalsel

Sungai Rimba Diduga Tercemar Limbah Tahu, Warga Keluhkan Perhatian Pemkot Banjarbaru

Kalsel

Siap-Siap, MTQN ke-33 Kalsel Digelar Besok Secara Virtual
Alalak

Kalsel

Viral Jembatan Alalak II Patah Akibat Macet Parah, Cek Faktanya
apahabar.com

Kalsel

Berbagai Kegiatan Sosial dan Keagamaan Warnai HUT ke-105 Desa Kersik Putih
apahabar.com

Kalsel

Guru PAI Balangan Bahas Perangkat Pembelajaran Abad 21
apahabar.com

Kalsel

Sawah Warga di Banjar Terbakar, Polisi Gunakan Sepatu Hadapi Api
Sabu

Kalsel

Edar Sabu 2,51 Gram, 2 Warga Pekapuran Diringkus Polisi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com