Pemukiman Warga Danau Rangas Palangka Raya Kini Jadi Daerah Banjir Terparah Duh, Petugas Dishub Palangka Raya Dipukul Gegara Tertibkan Jukir Liar Tugu Soekarno Azis Syamsuddin Tersangka Dugaan Suap Terancam Hukuman Hanya 5 Tahun Penjara Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Diduga Suap Mantan Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Bukti Cukup, KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Saling Lempar Keberadaan Dokumen TPF Pembunuhan Munir

- Apahabar.com     Rabu, 8 September 2021 - 09:02 WITA

Saling Lempar Keberadaan Dokumen TPF Pembunuhan Munir

Keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib kembali jadi sorotan. Foto-Ist

apahabar.com, JAKARTA – Keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib kembali jadi sorotan bertepatan dengan 17 tahun kematian suami Suciwati tersebut.

Mantan anggota (TPF) kematian Munir Said Thalib yang juga politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyebut dokumen itu berada di Istana. Menurutnya, dokumen itu dibagikan SBY ke para penegak hukum usai menerima laporan akhir TPF.

“Omong kosong laporan TPF Munir hilang. Laporan pasti ada di Istana, tapi juga di laci para penegak hukum. Pada hari laporan itu disampaikan, Presiden SBY membagikannya pada mereka. Mungkin omong kosong hilang itu cermin upaya penguasa mengelak desakan mengusut sekutunya sendiri?” tulis Rachland dalam akun Twitternya @rachlannashidik yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

Pernyataan Rachland itu langsung dijawab Sekretariat Negara (Setneg) pemerintahan Jokowi. Sekretaris Setneg Setya Utama menegaskan pihaknya tak pernah menerima salinan dokumen TPF Munir dari pemerintahan SBY.

Setya juga mengutip putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta 16 Februari 2017. Dalam putusan itu, PTUN Jakarta menyebut Setneg tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen TPF Munir.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas Setneg Eddy Cahyono menyebut dokumen itu tak pernah dicatat negara. Ia menyebut TPF Munir menyerahkan dokumen itu tanpa proses administrasi.

“Dokumen langsung diserahkan kepada Presiden (SBY) oleh Ketua TPF Munir tanpa melalui administrasi persuratan di Kemensetneg sehingga dokumen tersebut tidak tercatat di dalam Buku Agenda Persuratan Kemensetneg Tahun 2005,” ucap Eddy lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

Sebelumnya, pemerintahan Presiden SBY membentuk TPF Munir pada 2004. Tim yang dipimpin Brigadir Jenderal (Purn) Marsudi Hanafi itu mengusut kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Pada 2005, tim itu menyerahkan laporan akhir ke Presiden SBY. Akan tetapi, isi dokumen itu tak pernah diungkap kepada publik secara resmi hingga saat ini.

Kontras melapor ke Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2016 usai pemerintahan Jokowi menyebut tak memegang dokumen itu. KIP memerintahkan pemerintah untuk membuka data itu.

Setneg keberatan dengan keputusan itu karena mereka tak memiliki dokumen TPF Munir. Setneg pun menggugat ke PTUN Jakarta. PTUN Jakarta pun membatalkan keputusan KIP tersebut.

Tim Advokasi kasus pembunuhan aktivis HAM Munir membawanya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA justru menguatkan putusan PTUN Jakarta itu.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Besok, Jokowi Resmikan Jalan Tol Manado-Bitung
apahabar.com

Nasional

Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, Polisi Panggil Lagi Nanik Deyang dan Rocky Gerung
apahabar.com

Nasional

NU Rekomendasikan Bisnis MLM Haram
Diterkam Hewan Buas

Nasional

Ngeri! Remaja Tewas Tanpa Kepala, Diduga Diterkam Hewan Buas
apahabar.com

Nasional

Peringati Hari Santri 2020, GP Ansor Distribusikan 150 Ribu Masker Medis di Cirebon
apahabar.com

Nasional

Selain Kiamat, Fatwa Khotimun Lainnya Juga ‘Menakutkan’
apahabar.com

Nasional

Masyarakat NTT Tuntut Australia 15 Miliar Dolar AS atas Peristiwa 10 Tahun Silam
Anggota Wanadri

Nasional

Pencinta Alam Berduka, Anggota Wanadri Meninggal di Pegunungan Meratus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com