Bantuan Rp 300 Disetop, Puluhan Ribu Keluarga di Banjarmasin Terdampak Fakta Baru! Motif Lain Pembunuhan Paman Es Kandangan di Paramasan OTT Amuntai, Belasan Nama Baru Dua Hari Diperiksa KPK BREAKING! KPK Periksa 10 Nama Terkait OTT Amuntai, dari Sekda hingga Swasta Salah Tangkap Mahasiswa HMI di Barabai, Rafi Boyong Selongsong Peluru ke Polda

Sidang Paripurna, Dewan Barut Dengarkan Rancangan Perubahan KUA

- Apahabar.com     Rabu, 8 September 2021 - 17:22 WITA

Sidang Paripurna, Dewan Barut Dengarkan Rancangan Perubahan KUA

Wakil Ketua I, Parmana Setiawan saat menerima rancangan perubahan APBD 2021 dari Wakil Bupati Sugianto Panala Putra pada Sidang Paripurna DPRD Barut, Rabu (8/9). Foto: Istimewa

apahabar.com, MUARA TEWEH – Dipimpin oleh Wakil Ketua I, Parmanal Setiawan, Sidang Paripurna DPRD Barito Utara (Barut), dengan agenda mendengarkan penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2021.

Penyampaian itu dibacakan oleh Bupati Barut, H Nadalsyah yang diwakili oleh Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Rabu (8/9).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sugianto mengatakan, adanya rancangan perubahan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Membuat ketentuan terkait perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Kemudian lagi keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat atau keadaan luar biasa.

“Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta lainnya untuk bisa di bahas bersama DPRD Barut,” kata Wakil Bupati Sugianto.

Menurutnya, salah satu faktor penyebab terjadinya usulan perubahan anggaran 2021 adalah tidak sesuainya perkembangan terkini dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang direncanakan pada APBD murni anggaran 2021 lalu.

Terbitnya peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya.

“Sehingga pada Februari 2021 yang lalu Pemkab Barut harus dan telah melakukan [refocusing] APBD tahun anggaran 2021,” ujarnya.

Selanjutnya, jelas Sugianto, terbit peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK. 07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“Dengan rancangan perubahan tersebut maka diharapkan pemerintah daerah dan DPRD dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan,” pungkas Wakil Bupati Sugianto.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD Barut

Bantu Kampus Baru STIE Muara Teweh, PT SMM Dapat Apresiasi Dewan Barut

DPRD Barut

Wakil Ketua DPRD Barito Utara Minta Kepala Desa Berdayakan Elemen Masyarakat
DPRD

DPRD Barut

Wakil Ketua DPRD Barut: Awasi Jauhkan Pergaulan Remaja dari Arah Negatif!
Barito

DPRD Barut

Mustafa Joyo: Warga Barito Utara Jangan Ragu pada Vaksin Covid-19
ekonomi kerakyatan

DPRD Barut

Legislator Barut Dorong Pemberdayaan Potensi Ekonomi Kerakyatan

DPRD Barut

Kontribusi Koperasi-UMKM Masih Tertinggal dari Usaha Besar
DPRD Barito Utara

DPRD Barut

DPRD Barito Utara Rekomendasikan Pengelolaan Pasar

DPRD Barut

Dewan Desak Agar Pendidikan di Barito Utara Merata
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com