Resmi, PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 3 Pekan Setelah Viral Kisah Perjuangan Istri Alm Brimob Kalsel Hidupi 8 Anak Kronologi Lengkap Pembunuhan di Pelambuan Gara-Gara Istri Diganggu Fakta Baru Duel Maut di Sungai Miai Banjarmasin, Hanya Gara-Gara Rumput Laka di Kapar HST: Pengendara Vario Nyungsep ke Kolong Colt L-300

UU Cipta Kerja Paksa Puluhan Perda Banjarmasin Harus Direvisi Bahkan Dicabut

- Apahabar.com     Selasa, 28 September 2021 - 11:57 WITA

UU Cipta Kerja Paksa Puluhan Perda Banjarmasin Harus Direvisi Bahkan Dicabut

Ketua Bapamperda DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif (tengah) didampingi anggota DPRD H Deddy Supian (kanan) dan Wakil Biro Hukum Pemprov Kalsel, Andik (kiri). Foto-Antara

apahabar.com, BANJARMASIN – Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pada puluhan Peraturan Daerah (Perda) Banjarmasin. Setidaknya 65 Perda Banjarmasin harus direvisi.

Hal itu terungkap saat Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin bertemu dengan Biro Hukum Pemprov Kalsel, kemarin.

“Jadi hasil pertemuan dengan Biro Hukum Pemprov Kalsel ini, terdapat 65 Perda Kota Banjarmasin yang terdampak UU Cipta Kerja, harus direvisi,” kata Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/9)

Arufa mengungkapkan 65 Perda tersebut harus direvisi menindaklanjuti inventarisasi dari pemerintah provinsi atas instruksi pemerintah pusat untuk menyelaraskan semua Perda dengan UU Cipta Karja.

“Kita akan mulai programkan revisi Perda ini pada program legislasi tahun 2022,” tutur Arufah.

Mengingat Perda yang harus direvisi tersebut sangat banyak, hingga akan dipilih skala prioritas.

Dia menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan koordinasi dengan pemerintah kota terkait Perda yang harus direvisi tersebut. “Bahkan ada Perda yang harus dicabut,” ungkap politisi PPP tersebut.

Kasubbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II Biro Hukum Setdaprov Kalsel Andik Mawardi menjelaskan, sesuai arahan Kemendagri, Perda diharuskan menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja dengan 51 turunannya.

Oleh karena itu, ia meminta, sebagaimana hasil inventarisir Perda yang kena dampak, maka konsekuensi harus ditarik dan dibahas kembali.

“Misalnya Perda minuman beralkohol ditarik dan dibahas kembali, karena aturan diatasnya berubah. Begitu pula dengan Perda terkait retribusi jembatan timbang yang harus ditarik, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan, dari Perda ini memang harus tahun 2022 mulai diagendakan pada Prolegda Kota Banjarmasin untuk dibahas ulang sesuai UU Cipta Karja.

“Jadi segera disesuaikan, karena menyangkut aspek legalitasnya, daya saing Kota Banjarmasin dalam pelayanan publik dan indek keterpaduan daerah dengan UU yang ada,” pungkas Andik.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kadinkes Banjarmasin

Banjarmasin

Limbah Masker Berpotensi Tularkan Virus Corona, Begini Jawaban Kadinkes Banjarmasin
pengelola feri

Banjarmasin

Polemik Pengelola Feri Alalak dan Wabup Batola, Supir Jadi Korban
Corona Varian Baru

Banjarmasin

Corona Varian Baru Ditemukan di Karawang, Warga Banjarmasin Diminta Waspada
Banjarmasin

Banjarmasin

Banjarmasin Ditetapkan Perpanjangan PPKM Level IV, Jubir Satgas Covid-19: Harmonisasi Data
THM

Banjarmasin

THM Beroperasi Malam Jumat, Wali Kota Banjarmasin Panggil Pengelola
Malam Nisfu Syakban

Banjarmasin

Malam Nisfu Syakban di Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Berikut Ketentuan Wajib Diikuti Jemaah
Banjarmasin

Banjarmasin

Pemkot Klaim Kesulitan, Ratusan BPK di Banjarmasin Masuk ‘Sekolah’

Banjarmasin

PPKM Level IV Banjarmasin, Bansos Rp600 Ribu dan Beras Mulai Disalurkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com