Banjir Meluas ke Pusat Kota HST, Diprediksi Puncak Air Naik Tengah Malam Bangun Gedung Baru, Uniska MAB Juga Usul 6 Dosen Jadi Guru Besar Jelang Nataru di Tabalong, 4 Warga Beserta Ratusan Botol Miras Diamankan Siaga 1! 10 Desa di 3 Kecamatan HST Banjir, Tagana Kalsel Terjun ke Lokasi Resmi, Pengurus MUI Kotabaru Dikukuhkan

Akhirnya.. Pemerintah Bakal Moratorium Izin Pinjol

- Apahabar.com     Jumat, 15 Oktober 2021 - 21:40 WITA

Akhirnya.. Pemerintah Bakal Moratorium Izin Pinjol

Menkominfo Johnny G .Plate dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Foto: Antara

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menangguhkan atau moratorium penerbitan izin pinjaman daring atau online (pinjol).

“OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Jumat (5/10), dilansir Antara.

Oleh karenanya, Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, atau meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK.

Jhony menyampaikan hal tersebut seusai melakukan rapat bersama dengan Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan itu, Jhony menyebut Presiden Jokowi menekankan bahwa tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan karena sudah ada lebih dari 68 juta orang yang ikut dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut.

“Lebih dari Rp260 triliun omzet atau perputaran dana yang ada di dalamnya. Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjaman online maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi,” kata Jhony.

Menurut Jhonny, Kominfo sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Pada 2021, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram serta di file sharing.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” kata Jhony.

Jhonny mengungkapkan Polri juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman.

“Karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultramikro dan UMKM, kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” kata Jhonny menegaskan.

Di samping itu, Kominfo juga telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital.

Termasuk membicarakan terkait dengan pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal.

Sekali lagi, kata dia, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan tepat.
“Pada saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar,” ungkap Jhonny.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK.

OJK, menurut Wimboh, telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

Disebutkan pula bahwa kerja sama ini di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apa pun, baik koperasi, payment, maupun peer to peer, semua sama.

“Untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda bersama, terutama OJK, Kapolri, dan Kominfo. Ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman dari pinjol ilegal,” kata Wimboh.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Ada 160 Kasus Corona Varian Delta di RI, Terbanyak di Jateng

Nasional

Pejuang Demokrasi Berguguran, Abdul Hadi Embuskan Napas Terakhir di RSUD Ulin
apahabar.com

Nasional

Komnas HAM Survei Kepatuhan Warga Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional

BPOM Izinkan Ivermectin Jadi Obat Covid-19
apahabar.com

Nasional

Kim Jong-un Dikabarkan Isolasi Diri karena Corona
apahabar.com

Nasional

Kasus Ibu Kandung Bunuh Anak Saat Belajar Online, Ada Tekanan Psikologis PJJ
apahabar.com

Nasional

Corona Masuk Indonesia, Stok Masker Kalsel Menipis
apahabar.com

Nasional

Kemenkumham Buka 3.532 Lowongan CPNS 2019 Buat Lulusan SMA
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com