Sulitnya Mengungkap Perampokan Bersenpi Bos Emas Paramasan Polisi Tetapkan Mantan Pacar Pelaku Investasi Bodong Balikpapan Tersangka Kalsel Banjir, PLN Gerak Cepat Nonaktifkan Ratusan Gardu Listrik Sikapi Putusan MK, Jokowi Tegaskan Revisi UU Cipta Kerja Secepatnya Dilantik Esok, Sederet PR Menanti Sekda Baru Banjarmasin

Anies dan Tito Karnavian Digugat ke PTUN soal Aturan PPKM

- Apahabar.com     Minggu, 24 Oktober 2021 - 15:12 WITA

Anies dan Tito Karnavian Digugat ke PTUN soal Aturan PPKM

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian digugat ke pengadilan karena aturan PPKM. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian digugat ke pengadilan.

Gugatan itu disebabkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perkara ini juga menyeret Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito.

Gugatan itu dilayangkan oleh sekelompok warga yang diwakili Ferry Polly. Gugatan telah teregistrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (14/10).

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” bunyi gugatan yang tercatat dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia, Minggu (24/10).

Penggugat juga memohon pembatalan tiga aturan tentang PPKM. Aturan pertama yang digugat adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Aturan kedua yang digugat adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Selain itu, penggugat juga memohon pembatalan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penggugat juga memohon kepada PTUN agar Anies, Tito, dan Ganip mencabut tiga aturan tersebut. Ia juga meminta pengadilan membebankan biaya perkara ke tiga pejabat itu.

“Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini. Subsidair: Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” dikutip dari gugatan di SIPP PTUN Jakarta.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tren Pariwisata Global Berubah, Jokowi: Pengusaha Harus Siap
apahabar.com

Nasional

KPK Periksa Nico Siahaan Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon
apahabar.com

Nasional

Ajaran Baru Sekolah Juli, Pembelajaran Tatap Muka Tidak Berlaku di Kalsel
apahabar.com

Nasional

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD
apahabar.com

Nasional

Polisi: Tersangka Pengedit Ma’ruf Amin ‘Sinterklas’ Tokoh Pesantren
Khilafah

Nasional

Khilafah, Pinjol hingga Penodaan Agama Dibahas di Ijtima Ulama MUI
apahabar.com

Nasional

Pasca-ledakan Granat Asap, Monas Tetap Buka dan Beroperasi Normal untuk Umum
apahabar.com

Nasional

Hasil Investigasi Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia Diumumkan Hari Ini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com