Paman Birin Doktor Kehormatan, Mahasiswa Bergerak ‘Kuningkan’ ULM Bali-Singapura Buka Penerbangan, Kadinkes Banjarmasin Waswas Kata Para Pelaku Usaha di Banjarbaru Soal Wajib PCR Penumpang Pesawat Diadili, Pemenggal Kepala Ibu Muda di Belda Banjarmasin Polemik Gelar Doktor Kehormatan untuk Paman Birin, Alumnus Tantang Uji Publik!

DPRD Kapuas Sikapi Perselisihan Hubungan Industrial PT GAL dan Pekerja

- Apahabar.com     Senin, 4 Oktober 2021 - 19:56 WITA

DPRD Kapuas Sikapi Perselisihan Hubungan Industrial PT GAL dan Pekerja

Rapat dengar pendapat DPRD Kapuas terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT GAL dan pekerja. Foto-apahabar.com/Irfansyah

apahabar.com, KUALA KAPUAS – DPRD Kapuas, Kalteng, menggelar rapat dengar pendapat guna menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL), Senin (4/10).

Rapat yang berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Kapuas pada, Senin (4/10) tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes didampingi Sekretaris Komisi IV, Didi Hartoyo dan Ketua Komisi II DPRD Kapuas, Syarkawi H Sibu.

Rapat dengar pendapat itu juga dihadiri Serikat Buruh Sejahtera Mandiri (SBSM) yang mewakili para buruh, manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit PT GAL, perwakilan Polres, Dinkes dan Disnaker Kapuas.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kapuas, Didi Hartoyo, mengatakan rapat yang mereka laksanakan ini sehubungan adanya tuntutan dari perwakilan buruh terkait hak-hak buruh yang belum dibayarkan oleh PT GAL.

“Yang dituntut itu seperti hak pesangon, hak penghargaan masa kerja, kecelakaan kerja dan hak-hak lainnya,” katanya usai rapat.

Didi bilang, rapat telah menghasilkan 3 poin kesepakatan, yaitu para pihak sepakat melaksanakan secara bipartit dan memberikan jawaban berupa keputusan tindaklanjut atas perselisihan hubungan industrial tersebut.

“Jawaban itu paling lambat 14 hari setelah tanggal diterimanya surat tuntutan perselisihan oleh PT GAL,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kapuas, Didi Hartoyo.

Kemudian poin kedua, apabila para pihak telah selesai mencapai kesepakatan terkait poin 1, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah, maka hak terakhir pekerja wajib dibayarkan lunas oleh PT GAL.

Selanjutnya poin ketiga, apabila para pihak tidak mencapai kata sepakat atas tuntutan peselisihan hubungan industrial tersebut, maka akan diselesaikan melalui proses penyelesaian berikutnya secara tripartit dengan melampirkan dokumen bipartit.

“Harapan kita, apa yang menjadi tuntutan para buruh itu agar segera diselesaikan oleh pihak perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. Supaya nanti tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari,” pungkas Didi Hartoyo.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Jelang Pilkada, Polres Kapuas Gelar Latpraops Mantap Praja Telabang

Kalteng

3 Kabupaten di Kalteng Jadi Lokus Penurunan AKI dan AKB
apahabar.com

Kalteng

Bupati Kobar Ajak Semua Eleman Tangani Karhutla
apahabar.com

Kalteng

Warga Keluhkan Kabut Asap di Palangka Raya, PMI Sebar Ribuan Masker
apahabar.com

Kalteng

Disdukcapil Kapuas Launching Program Menyapa Masyarakat
Kapuas

Kalteng

Sembilan Hari Penyekatan di Perbatasan Kapuas, 1.463 Unit Kendaraan Putar Balik

Kalteng

Kadinkes Kalteng: Sertifikat Vaksin Bukan untuk Syarat Perjalanan
apahabar.com

Kalteng

Cegah Corona, Lapas Muara Teweh Wajibkan Pengunjung Napi Gunakan Hand Sanitizer
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com