Dikira Orang Mabuk, Ternyata Api Mengamuk di Komet Banjarbaru Tanpa Naturalisasi, Berikut Pemain Tambahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Kartu Prakerja Lanjut di 2022, Anggaran Rp 11 Triliun Disiapkan Nyangkut Jembatan Lagi, Damkar Banjar Turun Tangan Atasi Rumpun Bambu Longsor Kotabaru Tewaskan 4 Warga Maradapan, Cek Faktanya

Ketua OJK: Pinjol Legal Berikan Bunga Murah ke Masyarakat

- Apahabar.com     Rabu, 20 Oktober 2021 - 07:23 WITA

Ketua OJK: Pinjol Legal Berikan Bunga Murah ke Masyarakat

Ilustrasi pinjaman online atau pinjol. Foto-Unsplash/Benjamin Dada

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta beberapa hal kepada para pelaku pinjaman online (pinjol) berizin. Salah satunya menerapkan bunga pinjol yang murah bagi masyarakat.

Ini diungkapkan Wimboh saat menggelar konferensi pers tentang pinjol bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, lansir Liputan6.com.

“Kami imbau kepada pinjol yang legal yang sudah berizin, satu tolong suku bunga harus murah sehingga bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan,” jelas Wimboh.

Permintaan kedua, pelaku pinjol legal agar menaati aturan dan kaidah yang sudah ditetapkan. Utamanya berkaitan dengan sistem dan cara penagihan diharapkan tidak dilakukan dengan melanggar kaidah dan etika tersebut.

Kemudian dia meminta pinjol berizin terus meningkatkan layanan yang bisa membantu dan dimanfaatkan masyarakat hasilnya terkait keberadaan pinjaman online.

Pemerintah Siap Jerat Pinjol Ilegal dengan Hukum Pidana

Pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk memberantas berbagai kasus pinjol. Langkahnya antara lain menjerat pinjol dengan pasal pidana.

Ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menggelar konferensi pers tentang pinjol ilegal di Jakarta, Selasa (19/10/2021). Turut hadir saat konferensi pers Ketua OJK Wimboh Santoso.

“Dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat obyektif maupun subyektif seperti diatur hukum perdata,” jelas dia.

Kemudian dari sudut hukum pidana dikatakan jika pemerintah berencana mengenakan beberapa pasal pidana terhadap aduan kasus pinjol dari masyarakat yang menjadi korban.

Pasal pidana dimaksud seperti pasal 368 KUHP tentang tindakan pemerasan. Kemudian pasal 335 kuhp tentang perbuatan tidak menyenangkan. Adapula UU perlindungan konsumen dan UU ITE pasal 29 dan 32 ayat 2 dan 3.

Selain itu, dikatakan pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah yang sudah dilakukan kepolisian terkait tindakan hukum yang tidak langsung terkait dengan pinjaman.

“Seperti ancaman kekerasan, ancaman penyebaran foto tidak senonoh, terus sekarang bandar pekerja mulai ditindak,” tegas Mahfud.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Banyak Tulisan di Gelang Jamaah Haji, Ternyata Ini Fungsinya
apahabar.com

Nasional

BST Cair Lagi, Rp300 Ribu Masuk Kantong
apahabar.com

Nasional

Terkait Instruksi Kapolres Garut, AKP Sulman Mengaku Salah
Herd Stupidity

Nasional

Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Herd Stupidity Ikut Trending
apahabar.com

Nasional

Ancam Kebebasan Pers, Ramai-Ramai Tolak Revisi KUHP
apahabar.com

Nasional

Pengamat: Mardani H Maming Benar, Politik Elektoral Prioritaskan Daerah Pemenang
apahabar.com

Nasional

Pemprov Kaltim Klaim Warga Gunung Sekerat Inginkan Pabrik Semen
Kantor PSS Sleman

Hukum

Kantor PSS Sleman Terbakar, Polisi Tetapkan Dua Tersangka
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com