Persiba Cuci Gudang, Coret Tujuh Pemain Jelang Delapan Besar Liga 2 Paman Birin Minta Wali Kota dan Bupati Maksimalkan Serapan Anggaran 2022 Kasus Covid-19 di 21 Daerah Naik, Pemerintah Meminta Masyarakat Tetap Waspada Cuaca Kalsel Hari Ini: Hujan Petir Berpotensi Melanda Hampir Seluruh Wilayah! Truk Terguling di A Yani Banjarmasin, Satu Orang Tewas

Kominfo dan OJK Akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

- Apahabar.com     Sabtu, 16 Oktober 2021 - 12:17 WITA

Kominfo dan OJK Akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Menkominfo Johnny G. Plate dalam keterangan pers bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, usai menghadiri rapat mengenai pinjol di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10). Foto: BPMI

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menyatakan pemerintah akan menerbitkan moratorium izin penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online atau pinjol.

“Pertama, Otoritas Jasa Keuangan [OJK] akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK,” kata Menkominfo Johnny G Plate, dalam keterangan pers, seperti dilansir Antara, Sabtu (16/10).

Pemerintah melihat banyak penyalahgunaan hingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pinjol. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan tata kelola pinjol harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik karena ada lebih dari 68 juta rakyat ambil bagian dalam kegiatan teknologi finansial tersebut.

Pada periode 2015-2018, Kominfo sudah menutup 4.874 akun pinjol ilegal. Untuk 2021 ini, Kominfo sudah menutup 1.856 pinjol ilegal yang ada di di berbagai situs, YouTube, Facebook, Google Play Store, Instagram dan aplikasi untuk berbagi berkas.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” kata Johnny.

Pinjol ilegal, menurut Johnny, berdampak pada masyarakat kecil, khususnya sektor ultra mikro dan UMKM.

“Kami tidak akan membuka ruang kompromi untuk itu,” kata Johnny.

Johnny menyatakan akan membahas solusi untuk pinjaman online dan menangkal pinjaman online ilegal pada Forum Ekonomi Digital Kominfo, forum diskusi pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang digital dan transaksi ekonomi digital.

“Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan tepat, di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar,” kata Johnny.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, meminta masyarakat memilih penyedia pinjaman yang terdaftar di OJK.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

2 Hektar Lahan Terbakar, Diduga Akibat Puntung Rokok
apahabar.com

Nasional

Tiba di Kalsel, Tuan Guru Bajang Langsung Ziarah ke Sekumpul
apahabar.com

Nasional

Lambat Dijemput, Warga Sukabumi di Wamena Viralkan Video Minta Bantuan  
Omnibus Law

Nasional

Ambigunya Putusan MK Soal UU Ciptaker: Inkonstitusional, Tapi Masih Berlaku
apahabar.com

Nasional

DPR Resmi Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU
apahabar.com

Nasional

Sumenep Diguncang Gempa, Terasa Hingga Jember
Korupsi

Nasional

Puluhan Terpidana Korupsi Ajukan PK, KPK Harap MA Objektif dan Indepedenden
Mahfud

Nasional

Soal Pendirian Front Persatuan Islam, Berikut Komentar Mahfud MD
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com