Fakta Baru Duel Maut di Sungai Miai Banjarmasin, Hanya Gara-Gara Rumput Resmikan Pabrik Bio Diesel di Tanah Bumbu, Jokowi Bakal Naik Helikopter Sisihkan 20 Peserta, 3 Barista Banjarbaru Sabet Gelar Juara Brewers Cup 2021 Terungkap, Penyebab Kematian Ibu Muda di Hotel Berbintang Banjarmasin Ribuan Gram Sabu hingga Ratusan Butir Ekstasi di Banjarmasin Dimusnahkan

Nikmati Sewa Ruko Pasar Handil Bakti, Mantan Wabup Batola Ditahan Kejaksaan

- Apahabar.com     Jumat, 1 Oktober 2021 - 22:28 WITA

Nikmati Sewa Ruko Pasar Handil Bakti, Mantan Wabup Batola Ditahan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri Barito Kuala menahan mantan Wakil Bupati Batola atas dugaan tindak pidana korupsi. Foto: Dokumen

apahabar.com, MARABAHAN – Mantan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2012-2017, MK (64), menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Batola atas dugaan tindak pidana korupsi.

Penetapan status MK dilakukan, Jumat (1/10), setelah dilakukan pelimpahan perkara korupsi dari penyidik ke penuntut umum Kejari Batola.

“Awalnya MK memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 Wita,” jelas Kajari Batola, Eben Neser Silalahi, melalui Kasi Intel Hamidun.

“Untuk sementara MK dititipkan di Rutan Klas IIB Marabahan, sembari menunggu proses pelimpahan kasus ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin,” imbuhnya.

Kasus korupsi yang menjerat mantan pasangan Bupati Batola, Hasanuddin Murad, itu bernilai Rp170.500.000.

MK mengambil keuntungan atas sewa ruko di Pasar Induk Handil Bakti. Ruko yang dibangun Pemkab Batola itu disewakan kepada pihak lain, lalu biaya sewa dikuasai sendiri tanpa disetorkan.

“Uang itu seharusnya menjadi pendapatan negara. Namun oleh pelaku, tidak disetorkan untuk kepentingan sendiri,” beber Hamidun.

Untuk mengembalikan kerugian negara, Kejari Batola sudah menyita uang sebesar Rp170.500.000 itu dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Batola.

“Penyitaan dilakukan di BPKAD Batola, bukan dari tangan pelaku. Penyebabnya pelaku berinisiatif melakukan transfer ke BPKAD, ketika penyidikan sedang berlangsung,” jelas Hamidun.

“Walaupun kerugian negara sudah dikembalikan melalui penyitaan, perkara tidak dapat dihapus. Perkara tetap dilanjutkan hingga persidangan, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” sambungnya.

Atas perbuatan tersebut, MK akan dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Batola

Kabel Gas Macet, Truk Bermuatan Sawit Terbalik di Jembatan Rumpiang Batola
apahabar.com

Batola

20 Pasien Covid-19 di Batola Sembuh, Tersisa 107 Kasus Aktif
apahabar.com

Batola

Fun Bike Haornas 2020, Pelipur Batalnya Tour de Batola
Kasat Reskrim Polres Batola

Batola

Kasat Reskrim Polres Batola Diduduki Pejabat Baru, Lama Bertugas di Polsek Belawang
apahabar.com

Batola

Tak Terkendala Anggaran, Perampungan Jembatan Alalak I Tetap Maret 2021
apahabar.com

Batola

Tinggalkan Batola, AKBP Bagus Dibopong Ramai-Ramai
apahabar.com

Batola

Angin Kencang Mengamuk di Alalak, Puluhan Rumah Rusak
apahabar.com

Batola

Mirip Organ Kewanitaan, Begini Khasiat Bunga Telang dari Danda Jaya Batola
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com