Perbaikan Pipa Bocor di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Rampung, Lapor Jika Air Keruh Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik Catat, Jadwal Pelantikan ASN Asal Tanbu Jadi Sekdakot Banjarmasin Menakar Langkah Pertamina-Pemprov Basmi Pelangsir BBM Kalsel Tertangkap! Pelaku Penggelapan Minyak Sawit di Banjarbaru, CPO Diganti Air Sungai

PCR Jadi Syarat Wajib Penerbangan Dihujani Kritik

- Apahabar.com     Sabtu, 23 Oktober 2021 - 09:02 WITA

PCR Jadi Syarat Wajib Penerbangan Dihujani Kritik

Tes PCR yang jadi syarat penerbangan dihujani kritik oleh para politisi. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan PCR sebagai syarat wajib penerbangan dihujani kritik.

Ketentuan calon penumpang pesawat wajib negatif Corona berdasarkan tes PCR tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19. Berikut bunyinya:

1. Setiap pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan di dalam negeri.

2. Untuk perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

3. Untuk perjalanan dari dan ke daerah di luar Jawa-Bali yang ditetapkan sebagai kategori PPKM level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Adapun alasan pemberlakuan syarat PCR ini, salah satunya karena kini pesawat diperbolehkan membawa penumpang dengan kapasitas penuh. Selain itu, syarat PCR ini masih tahap uji coba.

“Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa-Bali dan non-Jawa-Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar-tempat duduk atau seat distancing,” kata juru bicara (jubir) pemerintah untuk penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, dikutip dari detikcom, Kamis (21/10/2021).

Namun, penjelasan pemerintah tersebut tetap tidak dapat membendung gelombang kritik.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfah menolak tes PCR 2×24 jam menjadi syarat wajib penumpang pesawat sebelum keberangkatan.

Aturan tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya mendorong bergeliatnya sektor penerbangan Tanah Air.

“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat, yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali, merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air,” tegas Neng Eem, Kamis (21/10).

Menurut Neng Eem, melandainya kasus Covid-19 harus menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan. Selain itu, syarat tes PCR dianggap tidak diperlukan lagi karena adanya percepatan vaksinasi dan pengoperasian aplikasi PeduliLindungi.

“Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR,” ujar Sekretaris Fraksi PKB MPR RI ini.

Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah mempertanyakan keputusan pemerintah mensyaratkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan PCR maksimal 2×24 untuk naik pesawat. Nadlifah khawatir publik justru beranggapan program vaksinasi hanyalah bisnis kesehatan, karena masyarakat masih diwajibkan PCR.

“Ini kebijakan aneh. Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi, tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebani dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebani dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan,” sebut Nadlifah dalam keterangannya yang diunggah di situs DPR, Jumat (22/10/2021).

Anggota Komisi Kesehatan DPR itu khawatir publik jadi beranggapan negatif terhadap program vaksinasi. Publik, sebut dia, bisa saja jadi beranggapan bahwa program vaksinasi adalah proyek bisnis kesehatan.

“Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, ‘Oh, vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR’,” tutur anggota DPR Fraksi PKB itu.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Gedung 5 Lantai di Slipi Roboh, 3 Orang Terluka
apahabar.com

Nasional

Tanggapan Walhi Kalsel, Debat Capres 2019 Tak Sentuh Akar Masalah
jemaah

Nasional

Penerbangan Ditutup, Jemaah Indonesia Batal Umrah
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah dan Satgas Serius Tangani Covid-19
apahabar.com

Nasional

Main Proyek, Jaksa Agung Siap ‘Binasakan’ Jaksa Nakal
apahabar.com

Nasional

Indonesia Aman Corona, Hipmi Dukung Intensif Fiskal Pariwisata
apahabar.com

Nasional

Cerita Keluarga Salah Klaim Jasad Korban Longsor Sukabumi

Nasional

PAN Tolak Rencana Kemhan Utang Alutsista Rp1,7 Kuadriliun
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com