Tolerannya Muslim di Banjarmasin Bikin Pohon Natal Setinggi 8 Meter RESMI! Sopir Truk Maut A Yani Banjarmasin Tersangka Sudah 2 Ibu di Tanah Bumbu Coba Akhiri Hidup, IPK Sentil Peran Pemerintah HKN Banjarmasin Dilidik Jaksa, Pencegahan Covid-19 Jangan Mengendur Catat! SMA di Kalsel Tak Libur Saat Nataru 2022

Pemprov Kaltim Harus Rehabilitasi RTLH 5 Ribu Unit per Tahun

- Apahabar.com     Minggu, 17 Oktober 2021 - 13:48 WITA

Pemprov Kaltim Harus Rehabilitasi RTLH 5 Ribu Unit per Tahun

Ilustrasi rumah tidak layak huni (RTLH). Foto-Tribunnews/Doan E Pardede

apahabar.com, BALIKPAPAN – Tercatat sebanyak 51.722 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kaltim hingga 2021.

RTLH di Kaltim itu tersebar di beberapa kota dan kabupaten.

Pemprov Kaltim, melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat pun diminta melakukan rehabilitasi RTLH setiap tahunnya minimal 5 ribu unit.

Rehabilitasi tersebut menggunakan skema pembiayaan dari APBD provinsi, APBN, maupun APBD kota dan kabupaten. Hingga tahun ketga ini rumah yang tidak laya huni yang telah direhabilitasi sebanyak 15.072 unit.

“Setiap tahun ditargetkan ada 5 ribu unit penanganan rumah tidak layak huni. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun ketiga ini penanganan kita sudah mencaai 15.072 unit, artinya kita sudah surplus 72 unit,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Aji bilang, untuk tahun ini Pemprov Kaltim menargetkan 1.100 unit rumah yang akan direhabilitasi melalui APBD murni provinsi.

Sementara itu di Kota Balikpapan sendiri terdapat 100 unit rumah yang tidak layak huni yang akan direhabilitasi. Rumah tersebut tersebar di tiga kecamatan yakni Balikpapan Utara, Timur dan Selatan.

“Mudahan ini bisa berjalan lancar. Satu rumahnya itu nilainya rata-rata sebesar Rp 25 juta,” tutur Aji.

Meski begitu, Aji mengungkapkan ada kendala batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya untuk luas area kumuh yang bisa ditangani pemerintah daerah.

“Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah provinsi hanya dapat mengatasi wilayah kumuh antara 10 sampai 15 hektare. Sedangkan kumuh 15 hektar keatas adalah kewenangan pemerintah pusat, 10 hektar kebawah kewenangan kabupaten kota,” pungkasnya.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltim

Kaltim Raih Dua Anugerah BI Corner Award
apahabar.com

Kaltim

Calon Haji Jangan Menghilang dari Rombongan
Turnamen Futsal

Kaltim

Diduga Bawa Kabur Uang, Peserta Laporkan Panitia Turnamen Futsal di Paser ke Polisi
apahabar.com

Kaltim

Dewan Kaltim: Pemerintah Harus Serius Tangani Jalan Trans Kalimantan
apahabar.com

Kaltim

17 April Libur Nasional, Wagub Hadi: Bukan untuk Berwisata tapi Nyoblos

Kaltim

Menteri Pendidikan Berharap PTM di Balikpapan Digelar Sebelum Juli

Kaltim

Tim Beruang Hitam Balikpapan Ringkus Spesialis Pencuri di Kosan
Batu Ampar Balikpapan Terbakar

Kaltim

Diduga Dipicu Korsleting, Satu Rumah di Batu Ampar Balikpapan Terbakar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com