Paman Birin Doktor Kehormatan, Mahasiswa Bergerak ‘Kuningkan’ ULM Bali-Singapura Buka Penerbangan, Kadinkes Banjarmasin Waswas Kata Para Pelaku Usaha di Banjarbaru Soal Wajib PCR Penumpang Pesawat Diadili, Pemenggal Kepala Ibu Muda di Belda Banjarmasin Polemik Gelar Doktor Kehormatan untuk Paman Birin, Alumnus Tantang Uji Publik!

Pengamat Heran DPRD Banjarmasin Tak Dukung Eksekusi Baliho Bando Ahmad Yani

- Apahabar.com     Senin, 4 Oktober 2021 - 13:17 WITA

Pengamat Heran DPRD Banjarmasin Tak Dukung Eksekusi Baliho Bando Ahmad Yani

Pengamat kebijakan publik, Ichwan Noor Chalik, prihatin dengan sikap anggota DPRD yang meminta Satpol PP Kota Banjarmasin menunda eksekusi baliho bando. Foto-Jejakrekam

apahabar.com, BANJARMASIN – Pengamat kebijakan publik, Ichwan Noor Chalik, mengaku prihatin dengan sikap anggota DPRD yang ngotot meminta Satpol PP Kota Banjarmasin menunda eksekusi baliho bando.

Itu setelah Ketua DPRD Banjarmasin memberikan surat penundaan eksekusi kepada Walikota Banjarmasin per tanggal 23 September 2021 lalu.

“Jadi saya merasa heran dengan sikap DPRD yang ngotot minta ditunda dengan dalil ada perjanjian atau kesepakatan,” ujarnya pada Senin (4/10).

Dia mengatakan kepala daerah berdasarkan pasal 76 UU nomor 23/2014 dilarang mengambil keputusan yang menguntungkan golongan tertentu.

“Ini telah dikoreksi oleh Wali Kota, dengan tidak mengindahkan lagi kesepakatan tersebut dan memerintahkan Satpol PP untuk tetap melakukan pembongkaran,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, sesuai dengan amanat UU, pihak DPRD berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Kota dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Tapi ini berbeda. Dia melihat DPRD malah mendorong Wali Kota untuk melakukan diskriminasi yang berpotensi melanggar hukum.

“Apakah pimpinan Dewan menghendaki penundaan pembongkaran menunggu sampai robohnya bando dan menimpa anggota dewan atau keluarganya atau masyarakat pengguna jalan lainnya?” katanya.

Ia kembali mengingatkan kepada anggota DPRD bahwa pihak advertising sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan tetap menjual bando.

“Saya ingatkan juga kalau penggalian dan pemungutan PAD harus dari sumber-sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Tapi dia memberi catatan apa yang dilakukan Wali Kota Banjarmasin dalam hal penyelenggaraan reklame sejauh ini sudah benar.

Dengan terbitnya PP nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri PU No. 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, pemerintah telah melarang pemasangan iklan dan media informasi yang melintang di atas jalan.

Kemudian Wali Kota Banjarmasin juga menerima surat dari Kapolresta Banjarmasin yang meminta agar baliho bando melintang di atas jalan segera dibongkar.

Dia menambahkan Wali Kota selaku kepala daerah berkewajiban menaati seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 67.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Terima 3 Siswa SMA Taruna Nusantara Asal Kalsel, Ini Pesan Paman Birin
apahabar.com

Kalsel

Polsek BAS Barabai Pasok Sembako ke Sebuku
apahabar.com

Kalsel

Heli Water Boombing ‘Lelah’ Padamkan Karhutla, Mendarat Darurat di Cempaka
Pemadaman Massal

Kalsel

Catatan Ekonom: Lesunya Bisnis Emas Hitam hingga Kredit Macet Bank Kalsel

Kalsel

Hilang Misterius, Pencarian Kakek di Banua Lawas Kotabaru Terus Berlanjut
apahabar.com

Kalsel

Distribusi Elpiji Tak Merata, Satu Pangkalan Di Kuripan Melayani Sembilan Desa
Prokes

Kalsel

Pengemudi Mobil Kini Wajib Masker! Simak Penjelasan Kasat Pol PP Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Hepatitis A Serang 53 Siswa SMPN 4 Banjarbaru, Dinkes: Bukan KLB
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com