Siaga 1! 10 Desa di 3 Kecamatan HST Banjir, Tagana Kalsel Terjun ke Lokasi Resmi, Pengurus MUI Kotabaru Dikukuhkan Lagi! Pipa PDAM Bandarmasih Bocor, Off 6 Jam, Sejumlah Wilayah Terdampak Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik Perbaikan Pipa Bocor di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Rampung, Lapor Jika Air Keruh

Polisi Ciduk Pinjol di Kotabaru, Jasa Keuangan Banua ke Mana?

- Apahabar.com     Jumat, 29 Oktober 2021 - 06:28 WITA

Polisi Ciduk Pinjol di Kotabaru, Jasa Keuangan Banua ke Mana?

Kapolda Irjen Pol Rikwanto menunjukkan identitas pelaku pinjol ilegal asal Kotabaru. apahabar.com/Syahbani

apahabar.com, BANJARMASIN – Polda menetapkan tiga tersangka kasus pinjaman online (pinjol) diduga ilegal di Kotabaru. Satu di antaranya warga negara asing.

Maraknya praktik pinjol ilegal ini belakangan ikut menyita perhatian Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Fahrani.

Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat oknum masyarakat terpaksa mencari uang dengan cara instan.

Fahrani berujar pemerintah sebetulnya bisa mengambil peranan lewat lembaga jasa keuangan.

“Di sinilah peran lembaga keuangan pemerintah, seperti Bank, BUMD untuk menciptakan program kredit dan bersaing,” ujar wakil rakyat urusan ekonomi ini.

Jangan sampai, kata dia, lembaga-lembaga yang tak resmi memanfaatkan celah itu. Mereka memberi persyaratan ringan tapi bunganya menjerat.

Di bawah naungan hukum lembaga keuangan, pemerintah daerah harusnya bisa lebih leluasa untuk berinovasi. Semisal, dengan memudahkan persyaratan pinjaman atau kredit untuk masyarakat yang ingin membangun usaha.

Hal itu pastinya berguna karena akan melahirkan para pelaku UMKM baru dan yang penting memulihkan ekonomi Kalsel.

Fahrani juga menyinggung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kalah jeli melihat kesempatan.

“Ini artinya, baik itu Bank Kalsel dan BUMD serta BPR di tingkat kabupaten ini kecolongan. Seharunya mereka lebih cepat merespons,” ujar anggota PDI Perjuangan ini.

Karena beroperasi di daerah, jasa keuangan lokal mestinya lebih jeli apalagi kesulitan keuangan yang dihadapi masyarakat mudah terdeteksi.

Ia pun berharap pemerintah lewat BUMD bisa lebih kreatif dan membuka pikiran dengan situasi pandemi. Jika kredit bisa dikelola daerah, masyarakat tentu akan lebih merasa aman dan nyaman.

Sebelumnya, Polda Kalsel menetapkan tiga tersangka kasus pinjol diduga ilegal di Kotabaru. Satu di antaranya WNA asal Chian.

“Tak memiliki visa masuk ke Indonesia. Asal China. Berperan sebagai konsultan,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto saat press rilis, Rabu (27/10).

Sementara dua tersangka lainnya merupakan warga negara Indonesia. Perempuan berinisial DU, dan laki-laki berinisial KH.

Ketiganya diamankan setelah perusahaan PT. Jasa Muda Colletindo (JMC) tempat mereka bekerja yang berlokasi di Desa Semayap, Pulau Laut Utara digerebek Polres Kotabaru pada Senin (18/10) lalu.

Diduga para tersangka inilah yang berperan sebagai penggerak di perusahaan tersebut. Serta bertugas merekrut 35 operator yang bekerja sebagai penagih pinjaman.

“Mereka merekrut 35 operator sebagai penagih jika pinjaman macet,” imbuh Rikwanto.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat beberapa pasal Undang-Undang ITE dan pidana umum karena telah melakukan pengancaman.

Selain dua Undang-undang tersebut mereka juga dinyatakan telah melanggar sejumlah peraturan. Serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bisnis yang mereka geluti ilegal.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Banjarmasin

DPRD Kalsel

DPRD Gelar Rapat Banggar dengan Tiga Dinas
DPRD

DPRD Kalsel

Ketua DPRD Kalsel Sulap Rumah Pribadi Jadi Lokasi Pengungsi Banjir
Pajak Kendaraan

DPRD Kalsel

Legislator Kalsel Minta Permudah Masyarakat Lunasi Tunggakan Pajak Kendaraan

DPRD Kalsel

Gusti Rudiansyah Meninggal, Sekretariat DPRD Kalsel Sampaikan Berbelasungkawa
apahabar.com

DPRD Kalsel

Respons Paman Birin Terkait Usulan Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum
apahabar.com

DPRD Kalsel

Tak Lama Lagi DPRD Kalsel Rampungkan Raperda Pemberdayaan Desa Wisata
Sosper

DPRD Kalsel

Paman Yani Bicarakan Perda Retribusi Jasa Usaha di Tanbu
Apahabar.com

DPRD Kalsel

Tiga Raperda Diusulkan, Fraksi PKS Ingin Desa Wisata Diberdayakan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com