Kaltim Raup Rp 19,8 M dari Pisang Kepok Gerecek di Expo Pangan Nusantara Respons Bupati Barito Timur Soal Warning Mensos Risma Terkait Banjir ‘Banyu’ Naik, Remaja Tewas Tersetrum di Siring Amuntai Kala Tapin Siap Jadi Lumbung Pangan IKN Baru di Kaltim Rangkaian Hari Menanam Indonesia, Wali Kota dan DLH Banjarbaru Tanam Ribuan Pohon

Siap-Siap, November Kemenaker Umumkan UMK 2020

- Apahabar.com     Minggu, 31 Oktober 2021 - 15:16 WITA

Siap-Siap, November Kemenaker Umumkan UMK 2020

Kemenaker tengah menggodok besaran UMK 2020. Foto ilustrasi: Kontan

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menggodok besaran upah minimum kabupaten atau kota (UMK) 2022.

“Kita targetkan awal November (UMK 2022 diumumkan). Terkait dengan masukan, tuntutan, dan lainnya kita pertimbangkan,” kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, Minggu (31/10) dikutip apahabar.com dari Detik.

Saat ini, pihaknya tengah mempertimbangkan segala aspek untuk menentukan apakah UMK 2022 akan naik atau turun.

“Salah satunya data Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.

Data BPS nantinya akan menjadi indikator penetapan besaran upah minimum di tahun depan.

Data ini mencakup tingkat konsumsi rata-rata rumah tangga hingga data konsumsi pekerja di rumah tangga.

“Kita nunggu data dari BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, angka kelayakan hidup,” imbuhnya.

Serikat buruh meminta UMK 2022 naik 7-10%. Tuntutan itu karena biaya kebutuhan hidup telah meroket. Dilihat dari kebutuhan sembako hingga biaya pendidikan.

Dari survei ditemukan yang paling mengalami lonjakan kenaikan harga adalah transportasi, terutama angkot.

“Dengan pandemi sedikit sekali yang beroperasi jadi berpindah ke transportasi online sehingga biaya transport meningkat tajam. Terus harga bahan pokok juga meningkat rata-rata 7-10%,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, awal pekan tadi.

Dasar dari angka kenaikan upah minimum sebesar 10% yang diminta oleh serikat buruh kemudian dipertanyakan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz. Sebab, perhitungan kenaikan upah telah diatur lewat regulasi.

“Tentu bukan masalah 10% atau masuk akalnya, bukan itu, dasar dari 10% itu apa? Itu saya kira yang paling penting,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah harus taat dengan regulasi yang sudah ada bahwa sudah ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” kata Adi, baru tadi, dilansir dari kanal yang sama.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Geram Lihat Petugas Dimaki Pemudik, Hotman Paris Siap Turun Tangan

Kaltim

Catat, Ini Tarif Tol Pertama di Pulau Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Di Aceh, Merokok Sembarangan Terancam Dipenjara
PPKM

Nasional

Senada dengan Presiden Jokowi, Wagub DKI Sebut PPKM Tidak Efektif Tekan Covid-19
apahabar.com

Nasional

Temukan Pelanggaran Pemilu 2019, Emak-Emak ‘Geruduk’ KPU Kalsel

Nasional

Terbongkar, Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Kakek Bora

Nasional

Fakta Baru! Kakek Nikahi Gadis 19 Tahun Sempat Melamar Calon Mertua
apahabar.com

Nasional

Survei AJI, Upah Layak Jurnalis Ibu Kota Rp 8,7 juta
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com