Armada Batu Bara Nebeng Fasum, Puluhan Pemuda Kotabaru Turun ke Jalan Megaproyek 4 Smelter Haji Isam, Prof Mutia Bilang Begini  Kata Pemprov Soal Megaproyek 4 Smelter Haji Isam di Kalsel Bersih-bersih Badut Jalanan di Kapuas, Satu dari Banjarmasin Terjaring Resmi Dubes, Pengganti ‘Urang Banua’ Jadi Jubir Jokowi Masih Tanda Tanya

Sosper di Ulu Benteng Marabahan, Hasanuddin Murad: Pelaku Usaha Perkebunan Wajib Kantongi Izin

- Apahabar.com     Selasa, 12 Oktober 2021 - 20:45 WITA

Sosper di Ulu Benteng Marabahan, Hasanuddin Murad: Pelaku Usaha Perkebunan Wajib Kantongi Izin

Anggota DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad saat sosialisasi perda di Ulu Benteng Marabahan. Foto-Istimewa

apahabar.com, BATOLA – Anggota DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad mensosialisasikan perda nomor 2/2013 di Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola.

Pada kesempatan bersua dengan masyarakat, ia menekankan, setiap pelaku usaha perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil perkebunan, atau industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik wajib memiliki izin.

Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, dalam Perda ini antara lain mengatur perizinan usaha perkebunan, di antaranya izin untuk perkebunan rakyat terdiri atas STD-B (Surat Tanda Daftar Budidaya) berlaku untuk luas lahan lebih dari 4 hektar dan kurang dari 25 hektar dalam satu hamparan.

Dan STD-P (Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan) berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan berkapasitas dibawah batas minimal.

“Jadi harapan saya setiap pelaku usaha perkebunan agar mempelajari lebih dalam lagi tentang isi Perda Nomor 2 Tahun 2013 ini sehingga mengerti dan paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya,” ucap mantan Bupati Batola 2 periode ini.

Sementara, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala H. Suwartono menambahkan, Perda ini secara garis besar mencakup atau meliputi pengaturan pengelolaan pembangunan perkebunan, baik untuk investasi maupun perkebunan rakyat.

Sesuai kewenangan, pihaknya menerbitkan Izin Usaha Perkebunan terintegrasi Pabrik (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).
Termasuk penerbitan STDB sebagai legalitas terhadap lahan kebun masyarakat yang membudidayakan komoditas perkebunan seperti sawit, kepala dalam, karet, dan lain-lain.

“Kami juga telah menjadikan Perda ini sebagai landasan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan, terutama ketaatan perusahaan besar swasta (PBS) dalam hal perizinan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tanggungjawab sosial (CSR),” tutupnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Lahan Pertanian Kalsel Terus Menyusut, DPRD Siapkan Siasat

DPRD Kalsel

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel: Lindungi Anak dari Aktivitas Berisiko
Kalsel

DPRD Kalsel

Sengkarut Insentif Nakes di Kalsel, 5 Rumah Sakit Segera Dipanggil
BPJS

DPRD Kalsel

Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPRD Kalsel Tawarkan Solusi
Bang Dhin

DPRD Kalsel

Wilayah PPKM Level IV Bertambah di Kalsel, Bang Dhin: Cukup Sinetron yang Berjilid-jilid
Covid-19

DPRD Kalsel

Waspada Varian Baru Covid-19, Anggota DPRD Kalsel: Taati Prokes!
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Prihatin Sabu 1 Kg dalam Kemasan Teh Masuk Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

Reses Dewan Kalsel, Bagi-Bagi Sembako hingga APD
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com