Bali-Singapura Buka Penerbangan, Kadinkes Banjarmasin Waswas Kata Para Pelaku Usaha di Banjarbaru Soal Wajib PCR Penumpang Pesawat Diadili, Pemenggal Kepala Ibu Muda di Belda Banjarmasin Polemik Gelar Doktor Kehormatan untuk Paman Birin, Alumnus Tantang Uji Publik! Heboh Narkoba ‘Prangko Dahsyat’ Banjarmasin, BNN Turun Tangan

Ungkit Kasus 1965, Komnasham Ingatkan Jokowi untuk Cek Penyidikan

- Apahabar.com     Jumat, 1 Oktober 2021 - 19:25 WITA

Ungkit Kasus 1965, Komnasham Ingatkan Jokowi untuk Cek Penyidikan

Presiden Jokowi. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali diingatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengecek penyidikan berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965. Berkas tersebut telah diserahkan Komnas HAM sejak 2018.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara khawatir kasus itu sulit diungkap jika penyidikan tak kunjung dimulai. Pasalnya, korban dan saksi semakin tua dan ada yang telah meninggal dunia.

“Presiden segera memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas 12 berkas penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Komnas. Kenapa? Semakin lama penyidikan dilaksanakan, maka barang bukti semakin sulit diperoleh dan diklarifikasi,” kata Beka dalam peluncuran hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (1/10).

Beka menyampaikan Jokowi bisa menempuh jalur rekonsiliasi jika upaya yudisial dinilai tidak realistis. Menurutnya, Jokowi bisa menjadikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai landasan.

Dia menyarankan Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dia berkata aturan itu diperlukan karena penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965 mendesak.

“Ini tidak sekadar rekonsiliasi, harus ada pengungkapan kebenaran terlebih dahulu, terus rekonsiliasi, juga kompensasi bagaimana kemudian rehabilitasi, pemulihan, segala macam,” tutur Beka.

Sebelumnya, Komnas HAM menetapkan peristiwa pada 1965 sebagai pelanggaran HAM berat. Penetapan status kasus itu berdasarkan penyelidikan yang digelar 1 Juni 2008 – 30 April 2012.

Pada penyelidikan itu, Komnas HAM memeriksa 349 orang saksi/korban di sejumlah daerah. Komnas menemukan ada perlakuan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan secara paksa pada tahun tersebut.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Presiden Joko Widodo

Nasional

RI Sudah Amankan 75 Juta Dosis Vaksin Corona

Nasional

Simpan Narkoba, Komika Coki Pardede Diciduk Polisi
apahabar.com

Nasional

Ratusan Hewan di Medan Zoo Terancam Kelaparan Akibat Pandemi
apahabar.com

Nasional

Mensos Tersangka Bansos, Berikut Hitungan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional

Kilang Cilacap Terbakar, Ahok Segera Terjunkan Komite Audit!
PPKM

Nasional

Masa PPKM, Relawan Satgas Ajak Warga Tertib Rayakan Iduladha BNPB
apahabar.com

Nasional

Wapres: Bawaslu Harus Lebih Pintar dari yang Diawasi
apahabar.com

Nasional

Jokowi Akui Angka Kematian Covid-19 di Indonesia Lampaui Rata-Rata Dunia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com