Bali-Singapura Buka Penerbangan, Kadinkes Banjarmasin Waswas Kata Para Pelaku Usaha di Banjarbaru Soal Wajib PCR Penumpang Pesawat Diadili, Pemenggal Kepala Ibu Muda di Belda Banjarmasin Polemik Gelar Doktor Kehormatan untuk Paman Birin, Alumnus Tantang Uji Publik! Heboh Narkoba ‘Prangko Dahsyat’ Banjarmasin, BNN Turun Tangan

Update OTT Amuntai, KPK Dalami Aliran Uang dari Eks Kepala Dinas PU HSU

- Apahabar.com     Rabu, 6 Oktober 2021 - 08:35 WITA

Update OTT Amuntai, KPK Dalami Aliran Uang dari Eks Kepala Dinas PU HSU

Tersangka Plt Kepala Dinas PU, Kabupaten HSU, Maliki (kanan) memasuki Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (5/10). Maliki diperiksa terkait dugaan penerimaan suap dalam proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022. Foto: Antara/Reno

apahabar.com, AMUNTAI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyampaikan hasil penyidikan perkara dugaan suap pengadaan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Saat ini, komisi antirasuah tengah fokus mendalami keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa penyidik KPK.

“Keterangan saksi Abdul Latif selaku mantan ajudan bupati HSU atau PNS Kelurahan Murungsari,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dihubungi apahabar.com Rabu (6/10) pagi.

Latif telah diperiksa penyidik sebagai saksi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta pada Senin (4/10) kemarin. Pemeriksaan Latif dilakukan KPK selang tiga hari pemeriksaan Bupati HSU, Abdul Wahid.

“Tim penyidik mendalami saksi ini antara lain, mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya uang yang diterima oleh pihak yang terkait dengan perkara ini, di mana uang tersebut diduga berasal dari tersangka MI (Maliki) dan pihak lainnya,” ujar juru bicara berlatar jaksa ini.

Sebagai pengingat, KPK turut mengamankan tujuh orang pasca-operasi tangkap tangan Maliki, salah satunya Latif. Maliki, Plt kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten HSU ini diamankan di kediamannya di Amuntai pada Rabu 15 September.

Dari tangannya, KPK mengamankan Rp345 juta. Uang itu diduga pemberian dari Direktur CV Hana Mas, Marhaini, dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi atas komitmen fee 15 persen dari dua proyek irigasi, yakni DIR Banjang, dan DIR Kayakah.

Kasus yang menjerat Maliki juga menyeret nama Bupati Abdul Wahid. Wahid akhirnya diperiksa di Gedung KPK, Jakarta setelah sempat jatuh sakit pada pemeriksaan perdana di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Senin 1 November kemarin.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan lelang pekerjaan dan permintaan komitmen fee untuk beberapa proyek pada Dinas PU di HSU yang dilakukan oleh tersangka Maliki dan pihak terkait lainnya,” ujar Fikri.

Wahid juga dikonfirmasi KPK terkait adanya barang bukti sejumlah uang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan oleh tim penyidik beberapa waktu lalu.

KPK turut memeriksa anak dan istri Abdul Wahid, yakni Anisah dan Almien masing-masing kepala dinas BKBN HSU, dan ketua DPRD HSU. Lebih jauh KPK juga memeriksa sopir hingga ajudan pribadi Wahid.

KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru

Pemeriksaan mereka dilakukan KPK di BPKP Kalsel di Banjarbaru, Senin (27/09). Keempatnya diperiksa untuk penyidikan tersangka Marhaini.

Sampai hari ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dugaan suap pengadaan proyek rehabilitasi DIR Banjang, dan DIR Kayakah. Masing-masing Maliki sebagai penerima suap, dan MRH serta FH sebagai pemberi suap.

Belakangan Maliki telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Plt kepala Dinas PU, Kabupaten HSU. Plt Kadis PU HSU yang baru, yaitu H Abraham Radi yang merupakan kepala bidang Cipta Karya.

KPK menjerat Maliki dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi.

Sedang MRH dan FH dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 di Undang-Undang yang sama.

Ancaman hukuman pasal 5 ayat 1 yang dikenakan pada MRH dan FH minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun pidana kurungan.

Sedang untuk pasal 12 yang dikenakan pada MK ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun pidana kurungan.

Dilengkapi oleh Muhammad Al-Amin

OTT Amuntai, KPK Periksa Anak hingga Istri Bupati HSU

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Siang Hari, BMKG Prakirakan Tiga Daerah di Kalsel Berpotensi Hujan Petir

Kalsel

Kakanwail Kemenkumham Kalsel Peringatkan Petugas Lapas Tak Pakai Narkoba
apahabar.com

Kalsel

Monitoring Verfak di HST, Ketua Bawaslu RI Punya Pesan untuk Pengawal Demokrasi
apahabar.com

Kalsel

Biddokkes Polda Kalsel Periksa Kesehatan Korban Banjir di Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Adaptasi Kebiasaan Baru di HST, TNI-Polri Sasar Lokasi Wisata

Kalsel

Terduga Pemalak di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Diringkus, Polisi Harap Korban Melapor
apahabar.com

Kalsel

Hampir 200 Positif Covid-19 di Kalsel, Setengahnya dari Klaster Gowa
BirinMu

Kalsel

BirinMu Unggul Telak di Banjar, Tim H2D Tolak Hasil Pleno
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com