Kejagung Tetapkan Seorang Pengacara Sebagai Tersangka Kasus LPEI Kaltim Raup Rp 19,8 M dari Pisang Kepok Gerecek di Expo Pangan Nusantara Respons Bupati Barito Timur Soal Warning Mensos Risma Terkait Banjir ‘Banyu’ Naik, Remaja Tewas Tersetrum di Siring Amuntai Kala Tapin Siap Jadi Lumbung Pangan IKN Baru di Kaltim

Abdul Wahid Ditahan KPK, Tugas Bupati HSU Diambil Alih Husairi Abdi

- Apahabar.com     Kamis, 18 November 2021 - 19:55 WITA

Abdul Wahid Ditahan KPK, Tugas Bupati HSU Diambil Alih Husairi Abdi

Bupati HSU Abdul Wahid saat dihadapkan ke awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Kamis (18/11) petang. Foto: Ist

apahabar.com, BANJARMASIN – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid akhirnya resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Kamis (18/11).

Abdul Wahid terjerat kasus suap proyek irigasi di Pemkab HSU.

Ketua KPK Firli Bahuri berkata Abdul Wahid akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara KPK. Terhitung mulai 18 November hingga 7 Desember 2021.

“Hari ini tersangka AW dilakukan penahanan 20 hari pertama di rumah tahanan negara KPK di gedung merah putih,” katanya saat jumpa pers.

Dengan kondisi ini, secara otomatis roda pemerintahan Kabupaten HSU tanpa bupati definitif.

Lantas, siapa penggantinya sementara?

Pengamat Hukum, M Pazri menjelaskan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018, kekosongan jabatan bupati HSU secara otomatis akan diisi oleh wakilnya, Husairi Abdi.

“Mengacu ke PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” jelasnya saat dihubungi apahabar.com, Kamis malam.

Menurut PP ini, kata Pazri, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

Selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bunyi Pasal 25 ayat (1,2) PP tersebut.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar tak merespons upaya konfirmasi dari apahabar.com. Hingga berita diturunkan, pertanyaan media ini tak berbalas pesan.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Hari Ini, Wali Kota Banjarmasin Jamu Sejumlah Pimpinan Daerah Tetangga
apahabar.com

Kalsel

Diguyur Hujan Sedang, BMKG: Waspadai Petir dan Angin Kencang di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Ainun, Korban Lakalantas Baru Ingin Mendaftar Kuliah di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Sidak ke HBI, Petugas Sindir Pengelola Nashville Pub
apahabar.com

Kalsel

Prostitusi via Online di Tanjung, Polisi Tangkap Seorang Mucikari
pernikahan

Kalsel

Penghulu Bisa Batalkan Pernikahan Masa PPKM, Begini Aturannya
apahabar.com

Kalsel

Berkas Lengkap, Eks Pemred Banjarhits Pindah Tahanan

Kalsel

Video: Api Amuk Gandaria 2 Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com