Kaltim Raup Rp 19,8 M dari Pisang Kepok Gerecek di Expo Pangan Nusantara Jelang Nataru, Palangka Raya Awasi Potensi Penimbunan Bahan Pokok Kejagung Tetapkan Seorang Pengacara Sebagai Tersangka Kasus LPEI Respons Bupati Barito Timur Soal Warning Mensos Risma Terkait Banjir ‘Banyu’ Naik, Remaja Tewas Tersetrum di Siring Amuntai

BREAKING! KPK Siapkan Tersangka Baru Kasus Suap HSU Kalsel 

- Apahabar.com     Kamis, 18 November 2021 - 17:35 WITA

BREAKING! KPK Siapkan Tersangka Baru Kasus Suap HSU Kalsel 

TIM KPK kembali mendatangi rumah dinas Bupati HSU, Abdul Wahid. apahabar.com/Amin

apahabar.com, AMUNTAI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berancang-ancang menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek irigasi Banjang dan Kayakah di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Bahkan, akun Youtube resmi KPK menjadwalkan konferensi pers penahanan tersangka perkara kasus korupsi tersebut, Kamis (18/11) pukul 07.15 malam.

Konferensi pers secara virtual sebelumnya juga dilakukan KPK saat merilis pada Kamis 16 September 2021. Kala itu KPK mengumumkan penetapan tiga tersangka. Yakni Maliki (MK) selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten HSU sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA); Marhaini (MRH) selaku Direktur CV Hanamas; dan Fachriadi (FH) selaku Direktur CV Kalpataru.

Sinyal bakal adanya tersangka baru juga terlihat dari kembali diperiksanya 10 saksi terkait. Pemeriksaan berlangsung di Mapolres Hulu Sungai Utara.

Mereka yang dipanggil KPK, yakni Agus Susiawanto selaku mantan Kadis PUPRP Kabupaten HSU; Abdraham Radi selaku Kasi Jembatan Dinas PUPR Kabupaten HSU; Marwoto selaku Kasi Jembatan Dinas PUPRP Kabupaten HSU; Abdul Latif selaku mantan ajudan Bupati HSU yang juga Staf Kelurahan Murung Sari.

Selanjutnya, Lisa Arianti selaku Kasi Jalan Binamarga Dinas PUPRP yang juga istri kontraktor besar Muhammad Zakir; Mujib Rianto dari CV Jangan Lupa Bahagia; Taufikurahman alias Haji Upik selaku Sekretaris Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten HSU.

Kemudian, Iqbal Husaini selaku ajudan Bupati HSU; Muhammad Taufik selaku Sekretaris Daerah Kabupaten HSU; dan Syaifulah selaku Kabag Pembangunan 2019 Kabupaten HSU.

“Pemeriksaan dilakukan di Polres HSU,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Kamis (18/11) siang.

Namun Ipi tak membalas pesan singkat media ini ketika ditanya terkait bakal adanya tersangka baru. Pun demikian dengan Plt Jubir KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri.

Pantauan teranyar apahabar.com di rumah dinas Bupati HSU, Abdul Wahid, sejumlah petugas yang diduga personel KPK kembali datang.

Mereka mendatangi rumah dinas sang bupati sejak sekitar pukul 15.17. Jumlahnya mencapai puluhan orang.

Tampak, 4 unit mobil yang ditumpangi anggota KPK berada dalam pagar rumah dinas.

Dua mobil berwarna hitam berada tepat di depan pintu masuk rumjab. Sedang dua lainnya berada di halaman, satu berwarna silver dan satu lagi warna putih.

Tidak jauh dari lokasi tersebut, tampak satu unit mobil patroli Polres HSU.

Tampak pula sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten HSU berjaga di dalam pagar.

Sementara itu berbeda saat  penggeledahan awal beberapa waktu lalu, di luar pagar tampak sepi aktivitas. Warga belum ada yang menonton kedatangan KPK di rumjab tersebut.

Meski terlihat sepi, sejumlah awak media dan petugas berpakaian sipil tampak di sekitaran Masjid At-Taqwa Amuntai yang tepat berada di depan rumjab.

Cekal Bupati

Terseret Kasus Suap, Bupati HSU Punya Harta Rp 5,3 Miliar

Sebelumnya, KPK telah mencegah Bupati HSU, Abdul Wahid untuk ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Hal itu disampaikan oleh Plt Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri pada Rabu (27/10).

KPK pada Kamis (7/10) telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhitung mulai Kamis (7/10) hingga enam bulan ke depan.

Tindakan pencegahan ke luar negeri tersebut diperlukan agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik, Abdul Wahid tetap berada di Indonesia.

Sebelumnya, penyidik telah memanggil Bupati Abdul Wahid pada Jumat (24/9). Abdul Wahid hadir memenuhi panggilan. Akan tetapi, KPK belum membeberkan hasil pemeriksaan tersebut.

Seperti diketahui, KPK pada Rabu malam (15/9) menggelar OTT di HSU Kalsel dengan mengamankan tujuh orang. Dari ketujuh itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (16/9) yaitu, Maliki (MK) selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten HSU sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA); Marhaini (MRH) selaku Direktur CV Hanamas; dan Fachriadi (FH) selaku Direktur CV Kalpataru.

Adapun barang bukti yang telah diamankan saat OTT diantaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta.
Rekonstruksi perkaranya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Kabupaten HSU telah merencanakan untuk dilakukan lelang dua proyek irigasi yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan HPS Rp 1,9 miliar dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp 1,5 miliar.

Sebelum lelang ditayangkan di LPSE, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang kedua proyek irigasi dimaksud dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15 persen.

Saat awal dimulainya proses lelang untuk proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah dimulai, ada delapan perusahaan yang mendaftar. Namun, hanya ada satu yang mengajukan penawaran, yaitu CV Hanamas milik Marhaini (MRH).

Sedangkan lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam, ada 12 perusahaan yang mendaftar dan hanya dua yang mengajukan penawaran diantaranya CV Kalpataru milik Fachriadi dan CV Gemilang Rizki.

Saat penetapan pemenang lelang, untuk proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah, dimenangkan oleh CV Hanamas milik Marhaini dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar dan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam dimenangkan oleh CV Kalpataru milik Fachriadi dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar.

Kemudian, setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai, lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang muka 6ang ditindaklanjuti oleh BPKAD dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh Mujib (MJ) selaku orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Sebagian pencairan uang tersebut, selanjutnya diduga diberikan kepada Maliki yang diserahkan oleh Mujib sejumlah Rp 170 juta dan Rp 175 juta dalam bentuk tunai.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Ibnu Sina

Kalsel

Surati Mendagri, Ibnu Sina Ingin Lantik 5 Kepala SKPD di Banjarmasin
pasar kuripan banjarmasin

Banjarmasin

Catat, Belasan Kios Pasar Kuripan Banjarmasin Dibongkar Besok
apahabar.com

Kalsel

Momen HPN, Pewarta Foto Indonesia Tampilkan Fakta Visual Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Pasca-kebakaran, SDN Ulu Benteng 1 Langsung Ditangani Disdik Batola
Covid-19 Kotabaru

Kalsel

Bertambah 14, Positif Covid-19 Kotabaru Jadi 1.443 Orang
apahabar.com

Kalsel

Hasil Swab Masif di Batola, Positivity Rate Naik Lagi
Karhutla

Kalsel

Kabut Asap Berhari-hari, Karhutla di Kalsel Masih Terjadi
apahabar.com

Kalsel

Polda Kalsel Rangkul Pengusaha Beri Bantuan Pasien Covid-19 di Zona Hitam
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com