Banjir Meluas ke Pusat Kota HST, Diprediksi Puncak Air Naik Tengah Malam Bangun Gedung Baru, Uniska MAB Juga Usul 6 Dosen Jadi Guru Besar Jelang Nataru di Tabalong, 4 Warga Beserta Ratusan Botol Miras Diamankan Siaga 1! 10 Desa di 3 Kecamatan HST Banjir, Tagana Kalsel Terjun ke Lokasi Resmi, Pengurus MUI Kotabaru Dikukuhkan

Bupati HSU Abdul Wahid Tersangka, KPK Ungkap Skandal Komitmen Fee Puluhan Miliar

- Apahabar.com     Kamis, 18 November 2021 - 19:18 WITA

Bupati HSU Abdul Wahid Tersangka, KPK Ungkap Skandal Komitmen Fee Puluhan Miliar

Abdul Wahid saat dihadapkan ke awak media dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/11) petang. Foto: tangkapan layar

apahabar.com, BANJARMASIN – KPK akhirnya menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid sebagai tersangka.

Penetapan tersangka Wahid diumumkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih, Kamis (18/11) petang.

Wahid terjerat pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) bersandi “Merah Putih” di HSU, 15 September silam. Wahid diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan sejumlah komitmen fee senilai puluhan miliar rupiah.

Rekonstruksi perkara bermula pada awal 2019 ketika Wahid selaku bupati HSU dua periode ini menunjuk Maliki sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Wahid diduga menerima uang agar Maliki dapat menduduki jabatan strategis itu. Sebelumnya Maliki hanya menjabat kepala bidang di dinas tersebut.

“Sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW (Abdul Wahid),” jelas jenderal polisi bintang tiga ini.

Selanjutnya, penerimaan uang oleh Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018. Yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan Wahid.

Menginjak awal 2021, Maliki menemui Wahid di rumah dinas jabatan untuk melaporkan plotting atau perencanaan paket pekerjaan lelang pada bidang sumber daya air Dinas PU HSU.

Dalam dokumen laporan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa nama-nama para kontraktor yang akan dimenangkan berbagai proyek di HSU.

Selanjutnya, Wahid menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek sebesar 10 persen untuk Wahid dan 5 persen untuk Maliki.

Kemudian, ada pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima Wahid melalui MK. Yaitu dari MRH dan FH selaku kontraktor pemenang rehabilitasi proyek irigasi di Banjang dan Kayakah dengan jumlah Rp500 juta.

Selain itu melalui perantara MK, Wahid juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui beberapa perantara pihak di Dinas PU HSU.

Rinciannya, pada 2019 Wahid menerima Rp4,6 miliar, 2020 Rp 12 miliar, dan tahun 2021 sebanyak Rp1,8 miliar.

Selama penyidikan, kata Firli, tim KPK mengamankan uang dalam bentuk tunai dalam pecahan rupiah dan asing. Yang hingga saat ini terus dilakukan penghitungan.

Atas perbuatannya, AW disangka melanggar Pasal 12 huruf A atau huruf 12 B atau pasal 11 atau 12 B UU 31 Nomor 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20/2021 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 65 KUHP jo Pasal 65 KUHP karena perbuatan berlangsung dan berlanjut.

Agar penyidikan berjalan lancar, AW ditahan sejak hari ini hingga 7 Desember di Rutan KPK, Gedung Merah Puting, Kuningan, Jakarta.

“Sebagai antisipasi karena memang pandemi Covid-19 masih jadi perhatian, maka tersangka akan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan,” ujarnya.

RUNTUN PERKARA OTT

RESMI! KPK Tetapkan Bupati HSU Abdul Wahid Tersangka

Hari ini, KPK kembali memanggil 10 saksi terkait kasus suap proyek irigasi di Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU). Akun Youtube resmi KPK bahkan sudah menjadwalkan konferensi pers penahanan tersangka baru sejak Kamis (18/1) sore tadi.

“Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara,” ujar Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Kamis siang.

Saksi-saksi yang dipanggil yaitu, Agus Susiawanto selaku mantan Kadis PUPRP Kabupaten HSU; Abdraham Radi selaku Kasi Jembatan Dinas PUPR Kabupaten HSU.

Kemudian, Marwoto selaku Kasi Jembatan Dinas PUPRP Kabupaten HSU; Abdul Latif selaku mantan ajudan Bupati HSU yang juga Staf Kelurahan Murung Sari.

Selanjutnya, Lisa Arianti selaku Kasi Jalan Binamarga Dinas PUPRP yang juga istri kontraktor besar Muhammad Zakir; Mujib Rianto dari CV Jangan Lupa Bahagia; Taufikurahman alias Haji Upik selaku Sekretaris Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten HSU.

Kemudian, Iqbal Husaini selaku ajudan Bupati HSU; Muhammad Taufik selaku Sekretaris Daerah Kabupaten HSU; dan Syaifulah selaku Kabag Pembangunan 2019 Kabupaten HSU.

KPK telah mencegah Bupati HSU, Abdul Wahid untuk ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Hal itu disampaikan oleh Plt Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri pada Rabu (27/10).

KPK pada Kamis (7/10) telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhitung mulai Kamis (7/10) hingga enam bulan ke depan.

Tindakan pencegahan ke luar negeri tersebut diperlukan agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik, Bupati Wahid Wahid tetap di Indonesia.

Sebelumnya, penyidik telah memanggil Bupati Abdul Wahid pada Jumat (24/9). Abdul Wahid hadir memenuhi panggilan. Akan tetapi, KPK belum membeberkan hasil pemeriksaan tersebut.

Seperti diketahui, KPK pada Rabu malam (15/9) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Amuntai dengan mengamankan tujuh orang.

Dari ketujuh itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (16/9) yaitu, Maliki (MK) selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten HSU sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA); Marhaini (MRH) selaku Direktur CV Hanamas; dan Fachriadi (FH) selaku Direktur CV Kalpataru.

Adapun barang bukti yang telah diamankan saat OTT di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta.

Rekonstruksi perkaranya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Kabupaten HSU telah merencanakan untuk melelang dua proyek irigasi yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp1,9 miliar dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp1,5 miliar.

Sebelum lelang ditayangkan di LPSE, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang kedua proyek irigasi dimaksud dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15 persen.

Saat awal dimulainya proses lelang untuk proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah dimulai, ada delapan perusahaan yang mendaftar. Namun, hanya ada satu yang mengajukan penawaran, yaitu CV Hanamas milik Marhaini (MRH).

Sedangk lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam, ada 12 perusahaan yang mendaftar dan hanya dua yang mengajukan penawaran di antaranya CV Kalpataru milik Fachriadi dan CV Gemilang Rizki.

Saat penetapan pemenang lelang, untuk proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah, dimenangkan oleh CV Hanamas milik Marhaini dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar dan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam dimenangkan oleh CV Kalpataru milik Fachriadi dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar.

Kemudian, setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai, lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang mukayang ditindaklanjuti oleh BPKAD dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh Mujib (MJ) selaku orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Sebagian pencairan uang tersebut, selanjutnya diduga diberikan kepada Maliki yang diserahkan oleh Mujib sejumlah Rp170 juta dan Rp175 juta dalam bentuk tunai.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Rudy Resnawan

Kalsel

Tertular dari Istri, Mantan Wagub Kalsel Rudy Resnawan Positif Covid-19

Kalsel

BREAKING! Kompleks Murakata HST Geger Mayat Guru Membusuk
apahabar.com

Kalsel

Bolos di ‘Hari Terjepit’, Hermansyah Imbau SKPD Berikan Sanksi Tegas
apahabar.com

Kalsel

Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Banjir Bandang di Kotabaru

Banjarbaru

BREAKING! Kebakaran di Sidomulyo Banjarbaru, 1 Orang Tewas Terpanggang
apahabar.com

Kalsel

Pasca-pengrusakan Balai Pertemuan di Minahasa Utara, Polda Kalsel: Serahkan ke Penegak Hukum
apahabar.com

Kalsel

Saat Rapat Paripurna, Hormansyah Minta Ketegasan Pemprov Atasi Banjir HSU
apahabar.com

Kalsel

Menelusuri Jejak Pagustian di Bambangin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com