Kanwil Kemenkum HAM Kalsel Dorong UMKM Bentuk Perseroan Perseorangan Catat, Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Banjar Berhadiah Umrah Longsor di Maradapan Pulau Sembilan Kotabaru, Puluhan Rumah Terdampak Aksi Heroik Bripka Aan Kotabaru Bantu Ibu Melahirkan di Ambulans Resmi Dilepas, Kapolres Optimis Tim Voli Kotabaru Rebut Juara Piala Kapolda Kalsel

Diduga Terlibat Binis PCR, Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

- Apahabar.com     Kamis, 4 November 2021 - 15:25 WITA

Diduga Terlibat Binis PCR, Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

Waketum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal. Foto-Detik

apahabar.com, JAKARTA – Diduga terlibat bisnis tes PCR, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilaporkan ke KPK.

“Pertama kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dan di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kita ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dilansir Detik.com, Kamis (4/11/2021).

Alif mengatakan laporannya itu sudah diserahkan ke penjaga di lobi KPK. Dia mengatakan seharusnya laporan diserahkan ke humas, namun humas KPK tidak bisa ditemui.

Alif menerangkan pelaporan ini berangkat dari aturan tes PCR yang berubah-ubah dan tarif yang menjulang tinggi. Alif heran pemerintah tidak menentukan standar biaya PCR.

“Aturan PCR ini berubah-ubah, harga PCR ini berubah-ubah, kita tidak ngerti sebernarnya harga standar dari PCR ini berapa, agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu,” ungkapnya.

Alif juga meyakini ada keuntungan yang didapat dari tes PCR ini. Alif juga menyebut tidak ada transparansi dari pemerintah perihal berapa uang yang masuk ke kas negara terkait biaya tes PCR.

“Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berapa, ini masuk ke kas negara atau seperti apa, nah ini menjadi keresahan kami,” ungkapnya.

“Teman-teman di daerah kami, teman-teman perwakilan PRIMA di cabang di wilayah, anggota kami ini melapor ke kami ya sudah karena ada laporan dari teman-teman sudah kami ke KPK untuk setidaknya melaporkan ini agar kemudian tidak menjadi bola liar, tidak menjadi praduga di luar dan KPK mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa hal yang terjadi dalam bisnis PCR,” imbuhnya.

Sebelumnya, kabar sejumlah menteri bermain di PCR ini diungkap Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
“Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu),” tulisnya di Facebook seperti dirangkum detikcom, Rabu (3/11).

Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtrea sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya.

Para juru bicara menteri pun buka suara membantah hal tersebut.

Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi juga membantah Luhut ‘bermain’ di bisnis tes PCR. Menurut Jodi, Luhut memang mendapat ajakan oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk GSI.

Namun, dia menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk berbisnis, apalagi cari untung. Jodi menjelaskan perusahaan dibentuk dalam rangka inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19. Dia mengatakan GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi kendala besar di Indonesia.

“Terkait GSI, jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test COVID-19 dengan kapasitas test yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala,” ungkap Jodi kepada detikcom.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu tersebut. Menurutnya, tudingan itu tendensius.

“Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius,” katanya.

Arya pun mengurai data tes PCR di Indonesia. Sampai saat ini, tes PCR telah mencapai 28,4 juta. Sementara, PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya melakukan tes sebanyak 700 ribu.

“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30%, 50% itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5%,” ujarnya.

Arya mengatakan, Yayasan Adaro yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya memegang saham 6% di GSI. Menurutnya, sangat minim perannya di tes PCR.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

bencana

Nasional

Update Korban Bencana di NTT: 179 Orang Tewas, 46 Hilang
Lembantongoa

Nasional

Diteror Kelompok Santoso, Masyarakat Lembantongoa Masih Takut Berkebun
apahabar.com

Nasional

Pelindo III: Arus Peti Kemas Meningkat Lima Persen
apahabar.com

Nasional

Gunakan Jasa Ekspedisi, 374 Kg Ganja Aceh Dikirim ke Jakarta
apahabar.com

Nasional

Mengenal Garuda Indonesia yang Bawa Harley dan Brompton  
apahabar.com

Nasional

Pangdam XVII Ungkap Penyebab Helikopter MI-17 Jatuh di Papua
Anjuran Dokter Tirta Gunakan Masker DIY dari Kain Cegah Covid-19

Nasional

Anjuran Dokter Tirta Gunakan Masker DIY dari Kain Cegah Covid-19
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Terus Pantau 7 WNI yang Masih di Hubei
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com