Persiba Cuci Gudang, Coret Tujuh Pemain Jelang Delapan Besar Liga 2 Paman Birin Minta Wali Kota dan Bupati Maksimalkan Serapan Anggaran 2022 Kasus Covid-19 di 21 Daerah Naik, Pemerintah Meminta Masyarakat Tetap Waspada Cuaca Kalsel Hari Ini: Hujan Petir Berpotensi Melanda Hampir Seluruh Wilayah! Truk Terguling di A Yani Banjarmasin, Satu Orang Tewas

DLH Balikpapan: Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal Tanggung Jawab Pelaku

- Apahabar.com     Jumat, 19 November 2021 - 16:28 WITA

DLH Balikpapan: Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal Tanggung Jawab Pelaku

Ilustrasi tambang ilegal. Foto-Istimewa

apahabar.com, BALIKPAPAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal di KM 24 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Lahan seluas dua hektare dan dekat hutan lindung ini dikeruk oleh pelaku menggunakan excavator.

Plt Kepala DLH Balikpapan Nursyamsiarni D Larose menyebut kerusakan lingkungan harus segera dipulihkan. Hal itu menjadi tanggungjawab perusahaan atau pelaku kegiatan pertambangan tersebut.

Meski pelaku telah ditangkap, kata dia, Pemkot akan berinisiatif untuk menyusun skema pemulihan kawasan tersebut.

“Lagi disiapkan laporan, karena ini tidak hanya DLH saja, namun peran bersama beberapa OPD terkait,” katanya.

Dalam memulihkan kerusakan lingkungan, dari hasil verifikasi di lapangan, pihaknya sudah memberikan arahan cara memulihkan lahan yang dikupas tersebut.

“Harus revitalisasi, membuat saluran atau drainase air permukaan supaya itu tidak mengalir ke sembarang tempat karena sudah menjadi lahan terbuka,” ujarnya.

Selain itu, DLH juga akan melihat kemungkinan rekondisi lainnya dengan mengikuti beberapa aturan-aturan lain yang terkait. Yakni sesuai komitmen yang telah disepakati terkait larangan kegiatan pertambangan di Balikpapan sesuai Perwali tahun 2013.

“Sehingga harusnya tidak ada yang mengajukan izin terkait pertambangan. Namun para pelaku ini kerap berkedok aktivitas pengupasan lahan guna kepentingan perkebunan atau pembangunan,” katanya.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud sempat menyinggung pengawasan yang dilakukan harus lebih intens di daerah perbatasan. Sebab potensi terjadinya penambangan ilegal sangat besar.

Untuk itu, ia berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pengawasan

“Supaya kuat, kegiatan ini tidak diampu di satu OPD melainkan dilakukan secara komprehensif, makanya ada tim. Tim ini di bawah Sekdakot bagian Perkotaan Pemkot Balikpapan,” jelasnya.

Eny menyebut pengawasan dan bentuk antisipatif dari DLH untuk mencegah kejadian berulang akan dibahas dengan seluruh institusi.

Karena Pemkot Balikpapan memerlukan dukungan semua pihak untuk mencegah penambangan ilegal. Apalagi kalau kegiatan itu dilakukan sembunyi-sembunyi.

“Dari proses perizinan perusahaan tidak ada. Makanya peran dari berbagai pihak dibutuhkan misalnya dengan laporan atau aduan, akan mendukung strategi informasi ke kami. Bentuk pengawasan lainnya memang kami tidak mungkin keliling, untuk itu diperlukan peran masyarakat melakukan aduan kepada DLH,” pungkasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltim

Kembangkan Nuklir, Gubernur Kaltim: Berapa pun Saya Biayai
Polisi Dikeroyok

Kaltim

Seorang Polisi Dikeroyok Saat Ngopi di Warkop Balikpapan, Tiga Pelaku Diamankan
apahabar.com

Kaltim

Kaltim Menuju Lumbung Sapi Nasional
apahabar.com

Kaltim

Kaltim Tingkatkan Peran KKSS dalam Pembangunan
Kapolda Kaltim

Kaltim

Soal Penangkapan Teroris di Balikpapan, Kapolda Kaltim: Dia Hanya Sembunyi di Sini

Kaltim

Hari Kemerdekaan RI, Wali Kota Ajak Warga Balikpapan Lawan Covid-19
Kapolresta Balikpapan

Kaltim

Tak Tega Suruh Pulang PKL di Malam Iduladha, Kapolresta Balikpapan Borong Dagangan Mereka
apahabar.com

Kaltim

Korban Terakhir Ledakan Kapal Bermuatan Elpiji Ditemukan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com