Ternyata Rumah Ambruk di Gatot Subroto Banjarmasin tidak Kantongi IMB Kebanjiran Terus, Kalsel Siapkan Megaproyek Kolam Regulasi, Wabup HST Bantah Ilegal Logging Pertama di Kalsel, Kota Banjarbaru Capai Target Vaksinasi 70 Persen Korupsi Bupati HSU: KPK Periksa 2 Saksi Siang Ini Sempat Mengkhawatirkan, Kalsel Kembali Nol Kasus Covid-19 Harian

DPRD Kalsel Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tapin

- Apahabar.com     Sabtu, 20 November 2021 - 15:26 WITA

DPRD Kalsel Sosialisasi Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tapin

Anggota Dewan Provinsi Kalsel saat sosialisasi Peraturan PMD di aula Kantor Desa Bungur, Kabupaten Tapin. Foto-Istimewa

apahabar.com, RANTAU – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di aula Kantor Desa Bungur Tapin.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Wahyudi Rahman menyampaikan alasan disebarluaskan Perda tersebut agar desa dapat lebih mengetahui dan mengembangkan potensi yang ada di desa.

“Ada beberapa program dari Pemprov Kalsel yang dapat diakses oleh Pemerintah Desa di antaranya program bedah rumah tidak layak huni dari Dinas Sosial,” ujarnya, Sabtu (20/11).

Selain itu, pria yang akrab disapa Gabas ini juga mengatakan bahwa ada program “Potensi Pemuda Produktif” dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel.

“Jadi misalkan di Desa Bungur menurut data Pemerintah Desa ada rumah tidak layak huni dengan kriteria calon penerima terdaftar dalam DTKS, silahkan ajukan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Kalsel, saya siap mengawal permohonan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, narasumber dalam sosper ini, Yuspianor menyampaikan ruang lingkup isi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang PMD serta PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

“Terbitnya PP tentang BUMDes ini sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi momentum bagi BUMDes untuk menjalankan fungsi penggerak ekonomi di desa,” jelasnya.

“Karena regulasi ini mengarahkan BUMDes sebagai sebuah Badan Hukum usaha pada level desa,” timpal Yuspi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah membuka berbagai peluang usaha kepada BUMDes untuk terlibat aktif dalam menggerakkan ekonomi.

“Perlu dilakukan analisa kelayakan usaha, jika hasilnya layak dikembangkan maka fokuskan pada pengembangan usaha tersebut dan yakinlah usaha BUMDes akan mencapai keberhasilan,” tutupnya.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD Kalsel

Faskes Kehabisan Stok Vaksin, Waket DPRD Kalsel Desak Percepat Distribusi
Banjarmasin

DPRD Kalsel

Kalsel Kelima Terendah Penyebaran Covid-19, Bang Dhin: Jangan Terlena Data
APBD Perubahan Kalsel

DPRD Kalsel

Pandemi, APBD Perubahan Kalsel Naik 23,81 %
Pansus

DPRD Kalsel

Akhir Bulan Pansus Penyelenggaraan Sistem Manajemen DPRD Kalsel Susun Jadwal ke Tabalong
apahabar.com

DPRD Kalsel

Komisi IV DPRD Kalsel Tinjau Lokasi Pembangunan Stadion di HSS
apahabar.com

DPRD Kalsel

Reses Anggota DPRD Kalsel Ungkap Fakta Pelajar SMA Kotabaru Sekolah ke Kaltim
DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

Kalsel Masih Level IV, Waket DPRD Kalsel Ingatkan Harus Lebih Banyak Testing
H Novri Ompusunggu

DPRD Kalsel

Novri Dititipi Aspirasi: Tambah Kuota BBM dan Elpiji untuk Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com