Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik Perbaikan Pipa Bocor di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Rampung, Lapor Jika Air Keruh Catat, Jadwal Pelantikan ASN Asal Tanbu Jadi Sekdakot Banjarmasin Menakar Langkah Pertamina-Pemprov Basmi Pelangsir BBM Kalsel Tertangkap! Pelaku Penggelapan Minyak Sawit di Banjarbaru, CPO Diganti Air Sungai

Duh, Iuran Wajib Puncak HKN di Banjarmasin Terancam Langgar UU dan Pidana

- Apahabar.com     Rabu, 17 November 2021 - 12:52 WITA

Duh, Iuran Wajib Puncak HKN di Banjarmasin Terancam Langgar UU dan Pidana

Ilustrasi Kantor BPKP. Iuran wajib puncak HKN di Banjarmasin memantik reaksi BPKP Kalsel angkat bicara. Foto-net

apahabar.com, BANJARMASIN – Adanya iuran wajib saat puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 di Kota Banjarmasin tempo hari menarik perhatian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rabu (17/11).

Kepala BPKP Kalsel Rudy Maharani Harahap mengatakan iuran berupa sumbangan tersebut sejatinya dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, jika tidak, langkah bersifat preventif atau represif dapat dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat dalam hal penanganan lebih lanjut.

Dalam Undang Undang (UU) nomor 9 tahun 1961 pasal 8 tentang pengumpulan sumbangan tanpa izin pejabat yang berwenang, atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Izin, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana.

“Pengawasan dan pengendaliannya di Kemensos dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat sedangkan untuk Penegakan hukumnya mengandalkan Tim Saber Pungli,” ujarnya.

Iuran Wajib Puncak HKN, Kadinkes Banjarmasin: Untuk Beli Baju

Ia menekankan bahwa Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina wajib turun tangan untuk memperhatikan secara khusus iuran wajib saat HKN tersebut.

“Kami meminta atensi kepada Wali Kota Banjarmasin untuk memitigasi risiko fraud ini,” ucapnya.

Karena, menurutnya iuran berupa sumbangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dan wewenang dari kepala daerah, yakni Wali Kota Banjarmasin.

“Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi atau oleh kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang,” imbuhnya.

Menurutnya pengumpulan sumbangan yang tak memerlukan izin adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum agama.

Misalnya, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah.

“Hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan berbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi,” pungkasnya.

Soal Iuran Wajib HKN Ke-57, Wali Kota Banjarmasin Tersulut Emosi

 

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kemenag Kalsel Berharap Keberangkatan Haji 2020 Sesuai Jadwal

Banjarbaru

Sempat Mengelak, Yadi Tak Berkutik Saat Polisi Banjarbaru Temukan Sabu di Pembuangan Air
apahabar.com

Kalsel

H-1 Lebaran, Ratusan Karcis Besuk Lapas Teluk Dalam Banjarmasin Ludes
apahabar.com

Kalsel

Bandara Syamsudin Noor Mulai Membeludak, Ditemukan Penumpang Reaktif
apahabar.com

Kalsel

Enggan Berisiko, Disdikbud Kalsel Masih Kaji Belajar Tatap Muka di Sekolah
apahabar.com

Kalsel

Natal 2018, Kapolres dan Dandim 1007/Banjarmasin Pantau Gereja
apahabar.com

Kalsel

Kasus Dugaan Korupsi Lahan UPPKB Tabalong, Oknum ASN Ditahan
BBM

Kalsel

Distribusi BBM di Tala Tersendat Akibat Banjir, Pelangsir Diduga Bermain
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com