Rangkaian Hari Menanam Indonesia, Wali Kota dan DLH Banjarbaru Tanam Ribuan Pohon Ternyata Rumah Ambruk di Gatot Subroto Banjarmasin tidak Kantongi IMB Kebanjiran Terus, Kalsel Siapkan Megaproyek Kolam Regulasi, Wabup HST Bantah Ilegal Logging Pertama di Kalsel, Kota Banjarbaru Capai Target Vaksinasi 70 Persen Korupsi Bupati HSU: KPK Periksa 2 Saksi Siang Ini

Ingat! Hukuman Mati Koruptor Berlaku untuk Kondisi Tertentu, Korupsi Anggaran Bencana Alam Termasuk

- Apahabar.com     Rabu, 3 November 2021 - 19:39 WITA

Ingat! Hukuman Mati Koruptor Berlaku untuk Kondisi Tertentu, Korupsi Anggaran Bencana Alam Termasuk

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tegaskan hukuman mati koruptor untuk kondisi tertentu. Foto-Antara

apahabar.com, AMBON – Tidak semua terpidana koruptor dapat hukuman mati. Melainkan hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam kondisi tertentu.

Hal ini seperti ditegaskan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron usai sosialisai pada acara Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku 2021 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Rabu (3/11).

Lantas, apakah kondisi tertentu yang dimaksud? “Kondisi tertentu yang dimaksudkan, seperti korupsi anggaran bencana alam, wabah corona, maupun kondisi negara dalam keadaan krisis,” kata Ghufron seperti dilansir Antara, Rabu.

Menurut dia, KPK berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penerapan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi yang terjadi sebagaimana Pasal 2 ayat (2).

Dalam pasal ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya krisis atau bencana alam ataupun pandemi Covid-19.

“Tidak ada limit untuk nilai anggaran yang dikorupsi untuk pelanggaran seperti ini, terpenting ada kerugian negara yang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yaitu terjadi pada kondisi tertentu,” tegasnya.

Untuk penanganan kasus korupsi di Maluku, kata Ghufron, KPK selalu berkoordinasi secara reguler bukan saja dengan dinas pelayanan publik tetapi juga dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Ia mengatakan bukan KPK saja yang melakukan proses penegakan supremasi hukum melainkan aparat penegak hukum lainnya melakukan tugas sama agar linier di hadapan rakyat Indonesia. Proses penegakan supremasi hukum mau dilaksanakan oleh siapa pun tetap satu, perlakuan yang sama.

“Kalau ada laporan dugaan tindak pidana korupsi tentunya dilakukan penindakan, dan kalau ada dugaan maka KPK akan melakukan penyelidikan sampai ke penuntutan,” ucapnya.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tingkatkan Kesiagaan, Cuaca Ekstrem Indonesia Diprediksi Sepekan
apahabar.com

Nasional

KPK Akan Surati Presiden Jokowi Soal Adanya Usulan Revisi UU
apahabar.com

Nasional

Menhub: Pebisnis Bawa Logistik Boleh Terbang
apahabar.com

Nasional

Sempat Dilaporkan Hilang, Satu WNI Tewas Jadi Korban Penembakan Selandia Baru
apahabar.com

Nasional

3 Fakta Baru Seputar Uang Khusus Rp 75.000
apahabar.com

Nasional

Kasus Mutilasi Mayat dalam Koper; Ponsel Korban Dimatikan 3 Jam Sebelum Mayat Ditemukan
Bom

Nasional

Buron 18 Tahun, Gembong Bom Bali I Ditangkap Densus
apahabar.com

Nasional

Batal di Bukit Soeharto, Ibu Kota Pindah ke Penajam?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com