Kanwil Kemenkum HAM Kalsel Dorong UMKM Bentuk Perseroan Perseorangan Catat, Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Banjar Berhadiah Umrah Longsor di Maradapan Pulau Sembilan Kotabaru, Puluhan Rumah Terdampak Aksi Heroik Bripka Aan Kotabaru Bantu Ibu Melahirkan di Ambulans Resmi Dilepas, Kapolres Optimis Tim Voli Kotabaru Rebut Juara Piala Kapolda Kalsel

KPK Panggil Anggota DPRD Tabalong Terkait Kasus Bupati HSU

- Apahabar.com     Senin, 22 November 2021 - 12:20 WITA

KPK Panggil Anggota DPRD Tabalong Terkait Kasus Bupati HSU

Ilustrasi gedung KPK. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – KPK memanggil anggota DPRD Tabalong Fraksi PDIP, Rini Irawanty (Jamela) sebagai saksi terkait kasus korupsi Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid (AW).

“Hari ini (22/11) pemeriksaan saksi TPK terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022, untuk tersangka AW,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikutip dari detikcom, Senin (22/11).

Selain itu KPK juga memanggil 15 saksi lainnya terkait perkara ini. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara.

Saksi itu di antaranya:

1. Gusti Iskandar (PT Khuripan Jaya)
2. Erik Priyanto (Kontraktor/Direktur PT Putera Dharma Raya)
3. Khairil (CV Aulia Putra)
4. Kariansyah/Haji Angkar (CV Khuripan Jaya)
5. Akhmad Farhani alias H Farhan (PT CPN/PT Surya Sapta Tosantalina)
6. Akhmad Syaiho (Karyawan PT Cahya Purna Nusaraya)
7. Rohana (PNS pada Dinas PTSP dan Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Utara)
8. Wahyuni (Swasta)
9. Heri Wahyuni (Pensiunan PNS (Mantan Plt Kepala BKPP Kabupaten Hulu Sungai Utara)
10. Ratna Dewi Yanti (Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang)
11. Muhammad Mathori (Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada BPN Kabupaten Amuntai)
12. Lukman Hakim (Swasta)
13. Anshari alias Ahok (Swasta)
14. Baihaqi Syazeli (Swasta)
15. Hidayatul Fitri (Swasta)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka terkait dugaan menerima suap Rp 18,9 miliar. Abdul Wahid juga ditahan.

KPK juga telah menetapkan Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Hulu Sungai Utara, Maliki, sebagai tersangka. Selain Maliki, KPK menetapkan Marhaini dan Fachriadi sebagai tersangka dari pihak swasta.

Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Seorang Remaja Tewas Usai Dipatuk Ular King Kobra Peliharaannya

Nasional

Bobol Sistem IT Bank, Petani di Sumsel Divonis 3 Tahun Penjara
apahabar.com

Nasional

Massa Reuni 212 Mulai Meningalkan Istiqlal
apahabar.com

Nasional

Jika Jadi Anggota DPR, Begini Impian Gitaris Seventeen Sebelum Wafat
apahabar.com

Nasional

Pengamat: Mardani H Maming Benar, Politik Elektoral Prioritaskan Daerah Pemenang
apahabar.com

Nasional

Lion Air Siap Rekrut Ribuan Karyawannya Kembali
Sanksi Penolak Vaksin

Nasional

Ketum MUI Dukung Sanksi Penolak Vaksin: Harus Buat Jera

Nasional

Aksi Dukung Palestina Merdeka Diwarnai Injak Bendera Israel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com