Tepat di Hari Menanam Pohon Indonesia, HST Dilanda Musibah Banjir Siaga 1! 10 Desa di 3 Kecamatan HST Banjir, Tagana Kalsel Terjun ke Lokasi Banjir Meluas ke Pusat Kota HST, Diprediksi Puncak Air Naik Tengah Malam Pascabanjir Palangka Raya, Warga Tumbang Tahai Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak Banjir Kiriman Tiba di Kandangan, Bhalink-bhalink Rescue Bantu Evakuasi Warga

KPK Periksa 10 Saksi Kasus Suap Pemkab HSU Hari Ini, Ajudan Bupati Ikut Diperiksa

- Apahabar.com     Kamis, 18 November 2021 - 16:52 WITA

KPK Periksa 10 Saksi Kasus Suap Pemkab HSU Hari Ini, Ajudan Bupati Ikut Diperiksa

Bupati HSU Abdul Wahid usai menjalani pemeriksaan di KPK. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 10 saksi terkait kasus suap di Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU).

“Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Kamis (18/11) siang.

Saksi-saksi yang dipanggil yaitu, Agus Susiawanto selaku mantan Kadis PUPRP Kabupaten HSU; Abdraham Radi selaku Kasi Jembatan Dinas PUPR Kabupaten HSU; Marwoto selaku Kasi Jembatan Dinas PUPRP Kabupaten HSU; Abdul Latif selaku mantan ajudan Bupati HSU yang juga Staf Kelurahan Murung Sari.

Selanjutnya, Lisa Arianti selaku Kasi Jalan Binamarga Dinas PUPRP yang juga istri kontraktor besar Muhammad Zakir; Mujib Rianto dari CV Jangan Lupa Bahagia; Taufikurahman alias Haji Upik selaku Sekretaris Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten HSU.

Kemudian, Iqbal Husaini selaku ajudan Bupati HSU; Muhammad Taufik selaku Sekretaris Daerah Kabupaten HSU; dan Syaifulah selaku Kabag Pembangunan 2019 Kabupaten HSU.

Sebelumnya, KPK telah mencegah Bupati HSU, Abdul Wahid untuk ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Hal itu disampaikan oleh Plt Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri pada Rabu (27/10).

KPK pada Kamis (7/10) telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhitung mulai Kamis (7/10) hingga enam bulan ke depan.

Tindakan pencegahan ke luar negeri tersebut diperlukan agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik, Abdul Wahid tetap berada di Indonesia.

Sebelumnya, penyidik telah memanggil Bupati Abdul Wahid pada Jumat (24/9). Abdul Wahid hadir memenuhi panggilan. Akan tetapi, KPK belum membeberkan hasil pemeriksaan tersebut.

Seperti diketahui, KPK pada Rabu malam (15/9) menggelar OTT di HSU Kalsel dengan mengamankan tujuh orang tersangka. Dari ketujuh itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (16/9) yaitu, Maliki (MK) selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten HSU sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA); Marhaini (MRH) selaku Direktur CV Hanamas; dan Fachriadi (FH) selaku Direktur CV Kalpataru.

Adapun barang bukti yang telah diamankan saat OTT diantaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta.
Rekonstruksi perkaranya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Kabupaten HSU telah merencanakan untuk dilakukan lelang dua proyek irigasi yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan HPS Rp 1,9 miliar dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp 1,5 miliar.

Sebelum lelang ditayangkan di LPSE, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang kedua proyek irigasi dimaksud dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15 persen.

Saat awal dimulainya proses lelang untuk proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah dimulai, ada delapan perusahaan yang mendaftar. Namun, hanya ada satu yang mengajukan penawaran, yaitu CV Hanamas milik Marhaini (MRH).

Sedangkan lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam, ada 12 perusahaan yang mendaftar dan hanya dua yang mengajukan penawaran diantaranya CV Kalpataru milik Fachriadi dan CV Gemilang Rizki.

Saat penetapan pemenang lelang, untuk proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah, dimenangkan oleh CV Hanamas milik Marhaini dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar dan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam dimenangkan oleh CV Kalpataru milik Fachriadi dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar.

Kemudian, setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai, lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang muka 6ang ditindaklanjuti oleh BPKAD dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh Mujib (MJ) selaku orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Sebagian pencairan uang tersebut, selanjutnya diduga diberikan kepada Maliki yang diserahkan oleh Mujib sejumlah Rp 170 juta dan Rp 175 juta dalam bentuk tunai.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nakes Kalsel

Kalsel

Sudah Berjibaku, Insentif Nakes di Kalsel Malah Nunggak
apahabar.com

Kalsel

Warga Tapin Diminta Tetap Waspada Virus G4 dan Jembrana
apahabar.com

Kalsel

KPU Balangan Tunda Tahapan Pilkada 2020
apahabar.com

Kalsel

Kampoeng Bamboe, Dibalik Cerita Namanya Jadi Tempat Wisata di HST
PSBB

Kalsel

Resmi, Kalsel Perpanjang PPKM Mulai Besok
apahabae.com

Kalsel

Istri Meregang Nyawa, Suami Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Tebasan Samurai Pelaku
apahabar.com

Kalsel

Duh, 277 Gram Sabu Nyaris Beredar di Banjar
apahabar.com

Kalsel

Percepatan Pembangunan di 12 Desa, Bupati Ansharudin Ingatkan Tertib Administrasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com