Kanwil Kemenkum HAM Kalsel Dorong UMKM Bentuk Perseroan Perseorangan Catat, Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Banjar Berhadiah Umrah Longsor di Maradapan Pulau Sembilan Kotabaru, Puluhan Rumah Terdampak Aksi Heroik Bripka Aan Kotabaru Bantu Ibu Melahirkan di Ambulans Resmi Dilepas, Kapolres Optimis Tim Voli Kotabaru Rebut Juara Piala Kapolda Kalsel

Minta Naikkan Upah, Buruh Geruduk Kantor DPRD Kalsel

- Apahabar.com     Rabu, 10 November 2021 - 16:31 WITA

Minta Naikkan Upah, Buruh Geruduk Kantor DPRD Kalsel

Puluhan Buruh dari FSPMI dan FSP-BUN Menyambangi Kantor DPRD Kalsel. Foto-istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Puluhan buruh menggeruduk Kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (10/11).

Mereka yang berunjuk rasa adalah buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel dan Federasi Serikat Perkebunan Rajawali (FSP-BUN Rajawali).

Tujuan kedatangan mereka ke ‘Rumah Banjar’ sendiri untuk membawa 6 tuntutan. Salah satunya adalah untuk meminta kenaikan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

“Kenaikan UMSP wajib dan harga mati,” kata Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto di sela unjuk rasa.

Kenaikan UMSP, kata Yoeyoen, dirasa wajib untuk naik lantaran secara nasional dari hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia di kuartal kedua pada tahun 2021 bertumbuh di angka 7,07 persen.

“Maka dari itu buruh harus menikmati. Jangan pandemi Covid-19 dijadikan alasan,” katanya. “Sudah satu tahun terakhir ini kita bersabar.”

Apalagi, kata Yoeyoen, saat ini pembelajaran sudah mulai kembali bertatap muka, maka para buruh pun mau tidak mau harus mendapat tambahan pemasukan.

“Kita minta di angka 5 hingga 8 persen kenaikan,” katanya.

Apabila tak terpenuhi, Yoeyoen pun mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih besar.

Pantauan media ini, para buruh sendiri diundang untuk melakukan audiensi.

Hingga saat ini audiensi masih berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kalsel.

Isi Tuntutan Para Buruh

1. Naikkan UMP tahun 2022.

2. Terbitkan kembali umps tahun 2022.

3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law

4. Cabut UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja.

5. Tuntaskan permasalahan status hubungan kerja di PT GMK

6. Tuntaskan kasus normatif jamsos di PT KJW.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Vaksinasi Pelajar

Banjarmasin

Vaksinasi Pelajar Banjarmasin Dimulai, Banyak Orang Tua Takut
Banjarmasin

Banjarmasin

HAN 2021, Banjarmasin Lahirkan 55 Anak Korban Kekerasan hanya Dalam 6 Bulan!
RamalanA Cuaca Kalsel

Banjarmasin

Cuaca Kalsel Hari Ini, Waspada Potensi Hujan Disertai Petir
Pengelolaan Darah di PMI Banjarmasin

Banjarmasin

Catat! Segini Biaya Pengganti Pengelolaan Darah di PMI Banjarmasin
Banjarmasin

Banjarmasin

Ibnu-Ariffin Klaim Kemenangan, Sirekap KPU Banjarmasin Ngadat
Banjarmasin

Banjarmasin

Kronologi Lengkap Pembunuhan di Pelambuan Gara-Gara Istri Diganggu
Banjarmasin

Banjarmasin

Nasib Remaja yang Hina-Ancam Polair di Banjarmasin Usai Disergap Tim Gabungan
Banjarmasin

Banjarmasin

Ibu Muda Korban Mutilasi di Belda Banjarmasin Tak Hanya Tinggalkan Anak 3 Bulan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com