Banjir Meluas ke Pusat Kota HST, Diprediksi Puncak Air Naik Tengah Malam Bangun Gedung Baru, Uniska MAB Juga Usul 6 Dosen Jadi Guru Besar Jelang Nataru di Tabalong, 4 Warga Beserta Ratusan Botol Miras Diamankan Siaga 1! 10 Desa di 3 Kecamatan HST Banjir, Tagana Kalsel Terjun ke Lokasi Resmi, Pengurus MUI Kotabaru Dikukuhkan

Polemik Iuran Aneh HKN, Bakeuda Banjarmasin Buka-bukaan

- Apahabar.com     Kamis, 25 November 2021 - 19:37 WITA

Polemik Iuran Aneh HKN, Bakeuda Banjarmasin Buka-bukaan

Bakeuda memastikan pelaksanaan HKN sudah teranggarkan di APBD Banjarmasin. apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Pungutan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 di Banjarmasin terus berpolemik.

Terlebih, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin diam-diam sudah menganggarkan Rp27 juta.

Kabag Keuangan Bakeuda Banjarmasin, Edy Wibowo menyampaikan kebutuhan anggaran tersebut berdasar pengajuan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin.

“Untuk konsumsi saat HKN,” ujarnya, Kamis (25/11).

Biaya tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2021.

Edy mengakui anggaran pembelian pakaian HKN sebenarnya juga sempat tercatat di sana.

“Tapi APBD perubahan dihilangkan jadi tertinggal biaya makan dan kegiatan,” ujarnya.

Dinkes, ia memaparkan sempat mengusulkan anggaran sebanyak Rp354 juta. Biaya sebesar itu tak hanya diperuntukan untuk HKN saja. Melainkan beberapa kegiatan lainnya.

Seperti pembinaan saka bakti husada, pemberdayaan kader kesehatan di kecamatan, lomba posyandu tingkat kota, forum germas dan desiminasi informasi program kesehatan.

“Proses pencairan belum, itu kami tidak tau. Tapi yang jelas ada permintaan Rp27 juta untuk makanan orang banyak,” ucapnya.

Diketahui iuran wajib HKN tertuang dalam sebuah surat. Tak cuma tanda tangan, surat itu juga dibubuhi stempel Dinas Kesehatan Banjarmasin.

Di sana dirincikan nominal minimal iuran yang mesti dibayarkan. Di antaranya, untuk rumah sakit swasta minimal Rp2 juta. Rumah sakit Sultan Suriansyah minimal Rp25 juta. Klinik dan laboratorium, minimal Rp1 juta.

Kemudian, profesi kesehatan minimal Rp1 juta, UPTD Laboratorium dan Instalasi Farmasi minimal Rp1 juta, Bidang di Dinas Kesehatan minimal Rp1 juta, apotek minimal Rp500 ribu, toko obat minimal Rp300 ribu dan bagi para ASN Puskesmas/Dinkes per orang minimal Rp100 ribu.

Uang iuran itu lalu dikumpulkan melalui rekening bank. Atau melalui Sekretariat Panitia HKN ke-57 2021. Belakangan, panitia mengonfirmasikan tak kurang dari Rp200 juta terkumpul dari pungutan yang terindikasi pungli itu.

Buntut dugaan pungli, sejumlah pejabat di Pemkot Banjarmasin diperiksa. Termasuk Kadinkes Banjarmasin, Machli Riyadi. Ia mengaku dicecar enam pertanyaan dalam pemeriksaan kemarin, Rabu (24/11).

Sebelumnya, Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin, Budi Mukhlis bilang pejabat seharusnya tak menggelar kegiatan jika anggaran tak tersedia.

Apalagi jika hendak melakukan pungutan, wajib dilandasi dengan peraturan daerah.

“Tidak bisa sembarang pungut,” katanya.

Sampai hari ini, Mukhlis memastikan penyelidikan dugaan pungli masih terus dilakukan. Pihaknya juga sudah menerima beberapa dokumen lain, termasuk beberapa lembar kaos.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalsel

Awal Mei Belasan Warga Kotabaru Sembuh dari Covid-19, 1 Positif
apahabar.com

Kalsel

RS di Banjarmasin Overload, OTG Covid-19 Terancam Dipulangkan
apahabar.com

Kalsel

Dinilai Membina Pelayanan Publik Sangat Baik, Ibnu Sina Mendapat Penghargaan dari Menpan RB
apahabar.com

Kalsel

Perjuangan WNI asal Banjarmasin di Jepang Saat Pandemi Corona

Kalsel

Pesan Penyintas Covid-19 Tabalong: Jangan Abai Prokes, Sehat Itu Mahal!
Update Covid-19

Kalsel

Update Covid-19 Kotabaru 18 November: Tambah 7 Positif, 8 Sembuh
Banjarmasin

Kalsel

Presiden Tak Puas PPKM, Banjarmasin Bersiap Tarik Rem Darurat
apahabar.com

Kalsel

Diredam Ibnu Sina, Pemilik Kelotok Luluh
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com