Persiba Cuci Gudang, Coret Tujuh Pemain Jelang Delapan Besar Liga 2 Paman Birin Minta Wali Kota dan Bupati Maksimalkan Serapan Anggaran 2022 Kasus Covid-19 di 21 Daerah Naik, Pemerintah Meminta Masyarakat Tetap Waspada Cuaca Kalsel Hari Ini: Hujan Petir Berpotensi Melanda Hampir Seluruh Wilayah! Truk Terguling di A Yani Banjarmasin, Satu Orang Tewas

Respons Disnakertrans Kalsel Terkait Unjuk Rasa Buruh Tolak UMP Naik Secuil Lusa

- Apahabar.com     Selasa, 23 November 2021 - 16:09 WITA

Respons Disnakertrans Kalsel Terkait Unjuk Rasa Buruh Tolak UMP Naik Secuil Lusa

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Siswansyah. Foto-apahabar/Syaiful Riki

apahabar.com, BANJARMASIN – Kenaikan Upah Minimum Provinsi Kalsel 2022 yang hanya sebesar 1,01 persen mendapat penolakan.

Aliansi Pekerja Buruh Banua mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran untuk menolak upah murah dan meminta kenaikan UMP tahun depan lebih besar.

Buruh menilai Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mestinya bisa menaikan UMP 2022 lebih dari 1,01 persen, kendati itu sudah ditentukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Meski demikian, Pemprov Kalsel mengklaim bukan tidak ada upaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Siswansyah menyatakan kenaikan sekitar Rp29 ribu per bulan itu sudah berdasar penghitungan.

Mulai dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi hingga kebutuhan konsumsi di Kalsel.

“Mungkin dari perhitungan seperti itu, sudah mencukupi kebutuhan para pekerja yang menerima upah minum,” katanya, Selasa (23/11).

Selain itu, dia bilang Kalsel berada di peringkat 14 se-Indonesia dalam besaran jumlah kenaikan UMP 2022.

Tertinggi pertama dipegang DKI Jakarta yang naiknya sebesar Rp37.749 dibandingkan tahun lalu.

Terkait rencana aksi buruh pada Kamis (25/11) lusa, Siswansyah mengaku menyikapinya secara bijak. Aksi buruh sah-sah saja.

Dia mengaku sependapat bila tujuan aksi tersebut demi menyampaikan aspirasi kaum buruh terhadap pemerintah.

“Jangan sampai aksi nanti menimbulkan masalah baru,” tuturnya.

Namun, soal penganuliran ketetapan UMP Kalsel 2022, Siswansyah menilai sudah tidak mungkin bisa. Sebab, ketetapan tersebut sudah disahkan Gubernur Sahbirin Noor.

Lagi pula, menurutnya sebelum ditetapkan, Disnakertrans bersama pengusaha, aliansi buruh serta dewan pengupahan sudah lebih dulu menggelar pertemuan.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Teguh Baramarta

Kalsel

Sidang Kedua, Eks Dirut Baramarta Kukuh Hasil Korupsi Dinikmati Berjemaah
apahabar.com

Kalsel

Rental Perlengkapan Bayi Diminati Saat Libur Lebaran
apahabar.com

Kalsel

YLKI Kritik Pengelolaan Sampah Plastik di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Penembakan Puluhan Pekerja di Papua, Polda Kalsel Siaga
Banjir Kalsel

Kalsel

Persekusi Aktivis Class Action Banjir Kalsel: IPW Sebut Premanisme, Polisi Geber Penyelidikan
apahabar.com

Kalsel

Anggota Polresta Banjarmasin Diajak Teladani Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW
apahabar.com

Kalsel

DLH Beber Izin Perusahaan Pencemar Sungai Martapura
ULM

Kalsel

Peduli Pendidikan, Berikut Sokongan Dana Yayasan H Maming untuk ULM
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com