Jelang Nataru di Tabalong, 4 Warga Beserta Ratusan Botol Miras Diamankan Siaga 1! 10 Desa di 3 Kecamatan HST Banjir, Tagana Kalsel Terjun ke Lokasi Resmi, Pengurus MUI Kotabaru Dikukuhkan Lagi! Pipa PDAM Bandarmasih Bocor, Off 6 Jam, Sejumlah Wilayah Terdampak Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik

Respons Polda Kalsel Disebut Kecolongan KPK Tangkap Bupati HSU

- Apahabar.com     Senin, 22 November 2021 - 19:11 WITA

Respons Polda Kalsel Disebut Kecolongan KPK Tangkap Bupati HSU

polisi membantah kecolongan atas penangkapan Bupati Abdul Wahid. Foto: Tribunnews

apahabar.com, BANJARMASIN – Polda dan Kejaksaan Tinggi Kalsel tengah disorot.

Operasi senyap KPK di Kabupaten HSU turut menyita perhatian wakil rakyat di Senayan.

Anggota Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh bilang mestinya aparat penegak hukum di Banua yang mengungkap.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa’i saat dikonfirmasi menanggapi sentilan tersebut.

Ia tak mau ambil pusing. “Kan sudah ditangani KPK,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin (22/11).

Rifa’i juga menepis jika Polda Kalsel dikatakan kecolongan ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di HSU.

“Enggak lah,” ujarnya singkat.

Khairul Saleh sempat melontarkan pertanyaannya saat reses ke Kalsel, belum lama tadi. Kenapa sampai KPK yang mengungkap kasus korupsi di HSU?

“Mestinya Kejaksaan dan Polda yang menangkapnya, tapi didahului oleh KPK,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan petinggi Polda dan Kejati di Mapolda Kalsel Jumat lalu.

Apa boleh buat, KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus suap proyek itu. Termasuk Bupati HSU Abdul Wahid.

“Kita serahkan-lah dengan KPK,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Khairul Saleh juga tak lupa mewanti-wanti kepada para pejabat di Banua, khususnya kepala daerah agar tak melakukan korupsi.

Terlebih pengungkapan kasus korupsi oleh lembaga antirasuah di HSU bukan pertama kalinya terjadi di Kalsel.

“Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran bagi kepala daerah kita jangan sampai seperti itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka karena diduga menerima suap dengan total Rp18,9 miliar.

KPK juga telah menetapkan Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Hulu Sungai Utara, Maliki, sebagai tersangka.

Selain Maliki, KPK menetapkan Marhaini dan Fachriadi sebagai tersangka dari pihak swasta.

Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP.

Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalsel

BPBD HSS Gelar Simulasi Evakuasi Korban Bencana
apahabar.com

Kalsel

Kisruh di Tubuh Partai, Demokrat Kalsel Memilih Setia

Kalsel

Bubarkan Deklarasi Class Action di Banjarmasin, Puar Bakal Dipanggil Polda
apahabar.com

Kalsel

Ditegur, Warga Jakarta Barat Malah Ngamuk Bawa Parang di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Relawan Terus Berdatangan, Cari Pemuda yang Tenggelam di Tapin

Kalsel

Usai Nyoblos, Ini Pesan Wakil Ketua DPRD Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Deretan Relawan BPK Sambut Kedatangan Jenazah Guru Zuhdi di Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Cegah Karhutla, Polsek Pengaron dan Koramil Patroli  
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com