Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik Perbaikan Pipa Bocor di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Rampung, Lapor Jika Air Keruh Catat, Jadwal Pelantikan ASN Asal Tanbu Jadi Sekdakot Banjarmasin Menakar Langkah Pertamina-Pemprov Basmi Pelangsir BBM Kalsel Tertangkap! Pelaku Penggelapan Minyak Sawit di Banjarbaru, CPO Diganti Air Sungai

Sebelum Perda APBD 2022 Sah, Pemprov Kalsel Harus Fokus Pemulihan Ekonomi Banua

- Apahabar.com     Selasa, 9 November 2021 - 08:35 WITA

Sebelum Perda APBD 2022 Sah, Pemprov Kalsel Harus Fokus Pemulihan Ekonomi Banua

Rosehan Noor Bahri, Fraksi PDIP DPRD Kalsel. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Setelah Gubernur usul Rancangan Peraturan (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, kini giliran Fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memberikan masukan atas usulan itu.

Salah satu Fraksi yang memberi catatan untuk Raperda itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel.

Lewat juru bicaraanya, Rosehan Noor Bahri, Fraksi PDIP DPRD Kalsel minta pemerintah fokus perhatikan pemulihan ekonomi banua.

“Belanja daerah lebih difokuskan kepada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Wagub Kalsel periode 2005-2010 ini.

Selain fokus pada pemulihan ekonomi usai gempuran pandemi, Fraksi PDIP juga minta tahun depan Pemprov juga fokus di bidang kesehatan khususnya insentif Tenaga Kesehatan (Nakes)

Partai besutan Megawati ini minta tak ada lagi penundaan insentif Nakes seperti sebelumnya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel.

Pihaknya menilai, Nakes punya tugas dan beban yang amat penting menghalau penyebaran Covid-19. Makanya pemerintah harus memberikan apresiasi yang tinggi setidaknya insentif yang tak ditunda.

“Fraksi PDIP juga memandang perlu adanya regulasi dan pemberian punishment kepada SKPD yang tidak optimal dalam kinerjanya,” sambung Rosehan.

Rosehan berujar perlu adanya pemotongan anggaran bagi SKPD yang berpotensi menyumbang silpa.

“Sehingga diharapkan seluruh SKPD dapat melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan kepada SKPD agar memberikan anggaran pada program dan kegiatan untuk acara perlombaan atau kejuaraan yang mewakili atau membawa nama Kalsel di level nasional.

Terakhir, Fraksi PDIP menganggap perlu dialokasikannya bagi petani, serta perbaikan jalan usaha tani dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalsel.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD Kalsel

Catat! Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kalsel Gratis
apahabar.com

DPRD Kalsel

Gembong Narkoba Rp 6 M Dibekuk, Ketua DPRD Kalsel Acungkan Dua Jempol
apahabar.com

DPRD Kalsel

Kenaikan Iuran BPJS Tuai Kritik Anggota DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

Faskes Kehabisan Stok Vaksin, Waket DPRD Kalsel Desak Percepat Distribusi
apahabar.com

DPRD Kalsel

Respons Paman Birin Terkait Usulan Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum
Banjarmasin

DPRD Kalsel

Covid-19 Kalsel Melonjak Lagi, Bang Dhin: Sektor Hulu Jadi Kunci

DPRD Kalsel

Jembatan Sei Alalak Bakal Jadi Penopang Geliat Ekonomi Banua Hadapi Pandemi
apahabar.com

DPRD Kalsel

Pulang dari Kementerian PU, Kalsel Dapat Suntikan Dana
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com