Kalsel Ingin Adopsi Kawasan Kumuh jadi Wisata di Yogyakarta Waspada, Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam 3 Kabupaten Kalsel Tok! KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 Cuaca Kalsel Hari Ini: Sebagian Wilayah Diprediksi Cerah Berawan Tuduhan Tak Terbukti, IRT Banjarmasin Bebas Usai 60 Hari Ditahan

Sikapi Putusan MK, Jokowi Tegaskan Revisi UU Cipta Kerja Secepatnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
- Apahabar.com     Senin, 29 November 2021 - 14:01 WITA

Sikapi Putusan MK, Jokowi Tegaskan Revisi UU Cipta Kerja Secepatnya

Presiden Jokowi tegaskan revisi UU Cipta Kerja secepatnya. Foto-Wartawan Istana Kepresidenan

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di mana, dalam putusannya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Menurut Jokowi, pemerintah akan merevisi UU Cipta Kerja secepat-cepatnya.

Namun, mengacu pada putusan MK tersebut, ia menyatakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” ucap Jokowi, kutip Okezone saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

“MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” tambah dia.

Jokowi melanjutkan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut dan aturan turunannya sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

“Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai informasi, MK memerintahkan DPR dan pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam tempo dua tahun. Hal tersebut tertuang dalam putusan atas judicial review UU Cipta Kerja yang dibacakan, Kamis 25 November 2021.

MK pun melarang pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja selain yang sudah ada. MK juga melarang pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama UU itu belum diperbaiki.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Batal di Bukit Soeharto, Ibu Kota Pindah ke Penajam?
sriwijaya air

Nasional

Viral di TikTok, Kondisi Pesawat Sepi Selepas Tragedi SJ-182
apahabar.com

Nasional

Gilang Bungkus Tersangka, Terancam 6 Tahun Penjara
apahabar.com

Nasional

Mendikbud: Tahun Depan, Tak Perlu Lagi Mendaftar Masuk Sekolah
apahabar.com

Nasional

Terduga Penyiram Air Keras ke Novel Ditangkap!
Jenazah 2 Remaja

Hukum

Terungkap! Oknum TNI Berpangkat Kolonel Penabrak dan Pembuang Jenazah 2 Remaja di Nagrek

Nasional

Mengenal ‘Jackie Chan’ Barabai Bersuara Merdu yang Viral di Medsos
Vaksin

Nasional

Soal Vaksin Covid-19, IDI Tunggu BPOM Keluarkan Izin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com