Dikira Orang Mabuk, Ternyata Api Mengamuk di Komet Banjarbaru Tanpa Naturalisasi, Berikut Pemain Tambahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Kartu Prakerja Lanjut di 2022, Anggaran Rp 11 Triliun Disiapkan Nyangkut Jembatan Lagi, Damkar Banjar Turun Tangan Atasi Rumpun Bambu Longsor Kotabaru Tewaskan 4 Warga Maradapan, Cek Faktanya

UMP 2022 Hanya Naik 1,09 Persen, Wakil Rakyat Kotabaru: Miris!

- Apahabar.com     Jumat, 19 November 2021 - 10:56 WITA

UMP 2022 Hanya Naik 1,09 Persen, Wakil Rakyat Kotabaru: Miris!

Anggota DPRD Kotabaru, Rabbiansyah. Foto-Istimewa.

apahabar.com, KOTABARU – Kementererian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI resmi membuat keputusan ihwal kenaikan upah minimum (UMP) tidak lebih dari 1,09 persen.

Kemenaker RI meminta agar para gubernur, termasuk di Kalsel membuat keputusan kenaikan UMP tersebut.

Menyikapi itu, salah satu wakil rakyat di Kotabaru, Rabbiansyah atau Roby mengaku sangat prihatin atas minimnya angka kenaikan UMP tersebut.

Menurutnya, dari kenaikan angka 1,09 persen UMP untuk Kalsel berada di angka Rp29 ribu.

“Nah, dari situ jelas. Angka naiknya kecil. Ini Miris untuk Buruh,” ujar Roby, sebagai legislator berasal dari aktivis buruh ini, Jumat (19/11).

Menurut Roby, kebijakan pusat terkait upah membuat bingung. Hal itu mulai lahirnya UU Ciptakerja khusus klaster tenaga kerja yang banyak memangkas kesejahteraan kaum buruh hingga keluar PP 36 Tahun 2021 terkait kebijakan pengupahan, menghapus upah sektoral.

Padahal, sambungnya, dengan adanya upah sektoral dapat memberikan ruang masing-masing sektor pengusaha untuk berunding dengan pihak serikat pekerja.

Sebagai contoh, lata dia, kondisi saat ini pengusaha tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit.

“Nah, harga CPO kan lagi melejit naik. Harusnya ada ruang buat teman-teman berunding. Toh, tidak berdampak juga terkait keuntungan perusahaan,” ucapnya.

Roby menambahkan, Kotabaru sangat jelas dirugikan akibat kebijakan pusat ini. Sebab, sebanyak 50 ribu buruh di Kotabaru ada yang bekerja di sektor tambang batu bara, dan perkebunan kelapa sawit.

Hal ini akibat kebijakan pusat yang mengamputasi kebijakan di daerah. Sementara, sumber daya alam (SDA) daerah dikeruk dan pajak serta perizinan semua diambil alih pusat.

“Nah, daerah tinggal mendapatkan porsi bagi hasil yang tidak setimpal. Tentu, dengan kondisi ini cukup sulit kita bergerak untuk membangun daerah,” pungkas Roby.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Minamas Group

DPRD Kotabaru

Dewan Apresiasi Minamas Group Beri Karyawan Bonus Rp50 Miliar
Fraksi Gerindra

DPRD Kotabaru

Anggota Fraksi Gerindra Tutup Usia, Syairi: Seluruh Dewan Kotabaru Berduka Cita
Perbatasan Kotabaru

DPRD Kotabaru

Dewan Perjuangkan Listrik untuk Warga Perbatasan Kotabaru

DPRD Kotabaru

Ketua DPRD Ingatkan Bupati Kotabaru Baru Agar Genjot Perekonomian di Tengah Pandemi
Anggota DPRD Kotabaru

DPRD Kotabaru

Lebaran Pertama, Anggota DPRD Kotabaru Cek Penyekatan Pemudik di Perbatasan Kalsel-Kaltim
Dewan Kotabaru

DPRD Kotabaru

Sigap Tanggapi Keluhan Masyarakat, Anggota Dewan Kotabaru Ini Diapresiasi
Guru Khalil

DPRD Kotabaru

Guru Khalil Wafat, Ketua DPRD Kotabaru Sampaikan Duka Cita Mendalam
Lalapin Kotabaru

DPRD Kotabaru

Aspirasi Warga Lalapin Kotabaru ke Pakde, Dari Pupuk-Air Bersih dan Telekomunikasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com