Kalsel Ingin Adopsi Kawasan Kumuh jadi Wisata di Yogyakarta Waspada, Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam 3 Kabupaten Kalsel Tok! KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 Cuaca Kalsel Hari Ini: Sebagian Wilayah Diprediksi Cerah Berawan Tuduhan Tak Terbukti, IRT Banjarmasin Bebas Usai 60 Hari Ditahan

Alokasi DAU Dijamin Tak Akan Turun Meski Gunakan Formulasi Baru

- Apahabar.com     Selasa, 7 Desember 2021 - 16:27 WITA

Alokasi DAU Dijamin Tak Akan Turun Meski Gunakan Formulasi Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan pemerintah dan DPR jamin alokasi DAU tak akan turun. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat menjamin alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tiap-tiap daerah tidak akan menurun selama lima tahun ke depan, meskipun menggunakan formulasi baru.

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk dapat mengalokasikan pendanaan yang memadai dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah,” ucap Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (7/12).

Pengaturan formulasi baru DAU tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah (HKPD) yang mencoba mengaitkan kebebasan penggunaan DAU dengan kinerja daerah dalam mengelola keuangannya.

Menurut Sri Mulyani, perubahan tersebut mengingat DAU yang merupakan komponen terbesar Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selama ini masih belum bisa dikelola secara optimal di sebagian daerah, yang terlihat dari ketimpangan antardaerah yang masih sangat lebar.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk level SMP/SMA masih memiliki deviasi capaian yang sangat tinggi, tertinggi 90,38 persen dan terendah hanya mencapai 13,34 persen.

“Ketimpangan serupa juga terjadi pada penyediaan air minum layak, sanitasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). ” ungkap Menkeu Sri Mulyani.

Pemerintah menyadari perubahan konsepsi DAU ini juga dipertanyakan oleh beberapa pihak, namun ia menegaskan hal tersebut merupakan sebuah strategi penguatan akuntabilitas, mengingat peran DAU yang cukup dominan dalam transfer ke daerah, sehingga tidak lagi hanya sebagai alat untuk memeratakan kemampuan keuangan, namun untuk memeratakan tingkat layanan publik di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut serta sesuai dengan usulan berbagai pihak mengenai dukungan pendanaan kelurahan, RUU HKPD juga telah mengamanatkan adanya earmarking DAU/Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Liput Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Kapolda Metro Jaya Berikan Rompi Khusus Jurnalis
apahabar.com

Nasional

Pesawat Cargo Trigana Tergelincir di Bandara Sentani
apahabar.com

Nasional

Saksikan Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini
apahabar.com

Nasional

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Paman Birin Diminta Jokowi Siapkan Lahan
apahabar.com

Nasional

Tiba di Juanda, Peti Jenazah Gus Sholah Diangkat 4 Pejabat Utama Forkopimda Jatim
apahabar.com

Nasional

Hebat, Wanita Tertua Berusia 113 Tahun Sukses Kalahkan Covid-19
apahabar.com

Nasional

Gempa, Tsunami, dan Longsor Palu: 17 Ribu Rumah Rusak
apahabar.com

Nasional

Debat Kelima Pilpres 2019, Jokowi Tekankan Hilirisasi Industri
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com