Waspada, Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam 3 Kabupaten Kalsel Tok! KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 Cuaca Kalsel Hari Ini: Sebagian Wilayah Diprediksi Cerah Berawan Tuduhan Tak Terbukti, IRT Banjarmasin Bebas Usai 60 Hari Ditahan Geger! Buaya Liar Masuk Kolam Musala SKJ Kotabaru

Ekonom Pertanyakan Urgensi Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Saat Pandemi

- Apahabar.com     Kamis, 9 Desember 2021 - 21:12 WITA

Ekonom Pertanyakan Urgensi Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Saat Pandemi

Ekonom Fadhil Hasan mengkritik kebijakan pemerintah yang memindahkan ibu kota baru di tengah pandemi. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mempertanyakan urgensi pemerintah memindahkan ibu kota baru (IKN) di tengah pandemi Covid-19. Menurut Fadhil, sikap itu menunjukkan pemerintah tak memiliki prioritas yang jelas.

“Ketika kita menghadapi covid dan mengalami kemerosotan ekonomi, ini menimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana pemerintah memiliki prioritas,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat RUU Ibu Kota Negara (IKN) bersama DPR, dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (9/12).

Idealnya, Fadhil menyebut pemindahan ibu kota baru harus mempertimbangkan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonominya baik, sehingga anggaran negara dapat mengakomodasi pembangunan IKN secara maksimal.

Lagipula, alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota karena daya tampung Jakarta yang terbatas dan pemerataan pembangunan dinilai tidak lah mendesak.

Memerhatikan alasan tersebut, sambung dia, pemerintah malah terkesan menghindari masalah yang ada di Jakarta. Sebab, jika pemerintah memang ingin melakukan pemerataan pembangunan agar tidak Jawa sentris, maka seharusnya pemerintah membuat pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di luar Jawa.

“Itu malah akan merefleksikan pembangunan Indonesia sentris daripada hanya memindahkan ibu kota baru ke salah satu tempat di luar Pulau Jawa,” imbuh dia.

Tak cuma itu, menurut Fadhil, kapasitas fiskal RI untuk membiayai pemindahan ibu kota baru pun masih berat, tercermina dari utang yang meningkat dan penerimaan pajak yang terus menurun.

“Utang terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan penerimaan pajak menurun. Jadi sumber daya yang kita miliki, dan kapasitas anggaran yang kita miliki itu sedang dihadapkan pada upaya yang lebih mendesak, seperti penanganan covid-19,” terang dia.

Lebih lanjut ia menyebut pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting dan strategis. Karena itu, seharusnya kebijakan tersebut menjadi wacana publik dan banyak melibatkan masyarakat sebelum keputusan diambil oleh pemangku kepentingan.

“Dari situ, saya melihat bahwa hal ini tidak terjadi sekarang ini. Karena kalau kita lihat, (wacana) pemindahan ibu kota hanya terjadi di kalangan elit dan bersifat teknokratis, tapi kurang partisipatif dan akuntabel,” tandasnya.

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

vaksin covid-19

Nasional

Banyak Nakes Gagal Divaksin karena Darah Tinggi, Menkes: Kurang Olahraga
apahabar.com

Nasional

Walhi: Kalteng Sudah Diselimuti Kabut Asap
apahabar.com

Nasional

Pelindo III Sediakan Belasan Ribu Tiket Gratis Mudik Lebaran, Begini Caranya
apahabar.com

Nasional

Ramai-Ramai Pasang Plang di Kaltim, Calon Ibu Kota RI
apahabar.com

Nasional

Pencarian Juru Mudi dan Mualim 1 Tugboat Fortunesius 101 Belum Menuai Hasil
apahabar.com

Nasional

KSAD Pastikan Prajurit TNI AD Terlibat Penyerangan Polsek Ciracas Dipecat!

Nasional

Pertamina Belum Taksir Kerugian Kebakaran Tangki Cilacap
apahabar.com

Nasional

Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Mohon Doa dan Informasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com