Tok! KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 Cuaca Kalsel Hari Ini: Sebagian Wilayah Diprediksi Cerah Berawan Tuduhan Tak Terbukti, IRT Banjarmasin Bebas Usai 60 Hari Ditahan Geger! Buaya Liar Masuk Kolam Musala SKJ Kotabaru [FOTO] Jumat Kelabu di Turunan Maut Rapak Balikpapan

Kejagung Ungkap Kendala Hukuman Kebiri Predator Seks Anak

Salah satunya adalah para dokter yang menolak melakukan eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.
- Apahabar.com     Selasa, 28 Desember 2021 - 11:47 WITA

Kejagung Ungkap Kendala Hukuman Kebiri Predator Seks Anak

Kejagung RI mengungkap kendala pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan kendala dari pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Salah satunya adalah para dokter yang menolak melakukan eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.

“Proses eksekusi kebiri kimia, ikatan profesi dokter menolak mengeksekusi hukuman kebiri karena itu bertentangan dengan kode etik dan disiplin profesi kedokteran yang berlaku universal,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadli Zumhana dalam diskusi virtual, dikutip dari detikcom, Selasa (28/12/2021).

“Dokter-dokter yang tak tergabung dengan IDI juga terikat dengan etika ini. Begitu pula dokter kepolisian dan militer,” sambungnya.

Fadli menjelaskan cara pelaksanaan kebiri kimia sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Dalam PP tersebut, disebutkan eksekusi kebiri kimia turut melibatkan petugas yang berkompetensi di bidang medis dan psikiatri.

Fadli mengatakan jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia. Namun, hal tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri.

“Pasal 9 huruf D, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan. Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri ketika jaksa selaku eksekutor putusan hakim meminta dokter melaksanakan tindakan kebiri kimia, sementara tugas tersebut bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan putusan hakim juga merupakan satu kewajiban UU,” terang Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyebut ada juga pihak-pihak yang menilai penerbitan regulasi mengenai hukuman kebiri masih belum jelas. Misalnya seperti mulai dari proses pelaksanaan, pengawasan, hingga pendanaannya.

“Terlebih terdapat kemungkinan terpidana dengan putusan peninjauan kembali, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Apakah terdapat mekanisme rehabilitasi dan atau ganti kerugian terhadap terpidana yang sudah terlanjur dieksekusi,” imbuhnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jelang Debat Cawapres: Sandiaga Janji Santun, Ma’ruf Amin Menyesuaikan Durasi
apahabar.com

Nasional

Ramadan 2019, Konsumsi BBM Naik dari Rata-Rata 2018
Bos Garuda

Nasional

Ssst.. Bos Garuda Terendus Pakai Fasilitas Kantor
Jokowi

Nasional

Presiden Jokowi Sebut Vaksinasi Gratis Kunci Pemulihan Ekonomi 2021
Edhy Prabowo

Nasional

Saksi Kasus Suap Mantan Menteri Edhy Prabowo Meninggal Dunia

Nasional

Presiden Minta Respons Cepat Peningkatan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali
Presiden Jokowi

Nasional

Kawasan Industri Hijau di Kaltara, Presiden Jokowi Harap Jadi Terbesar Dunia

Nasional

Vaksin Covid-19 Tahap Delapan Tiba, Indonesia Total Terima 62,5 Juta Sinovac
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com