Kalsel Ingin Adopsi Kawasan Kumuh jadi Wisata di Yogyakarta Waspada, Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam 3 Kabupaten Kalsel Tok! KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 Cuaca Kalsel Hari Ini: Sebagian Wilayah Diprediksi Cerah Berawan Tuduhan Tak Terbukti, IRT Banjarmasin Bebas Usai 60 Hari Ditahan

Pegawai Pajak Rentan Tersangkut Korupsi, Ketua KPK Bongkar Penyebabnya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membongkar alasan pegawai pajak rentan dihinggapi penyakit korupsi. Menurutnya
- Apahabar.com     Kamis, 2 Desember 2021 - 14:13 WITA

Pegawai Pajak Rentan Tersangkut Korupsi, Ketua KPK Bongkar Penyebabnya

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pegawai pajak rentan tersangkut korupsi karena tugas dan kewenangan mereka besar. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membongkar alasan pegawai pajak rentan dihinggapi penyakit korupsi. Menurutnya, kerentanan timbul karena pegawai pajak memiliki tugas dan kewenangan yang luar biasa.

“Mulai dari telaah administrasi perpajakan, sampai penilaian, sampai membuat keputusan besar pajak, sampai pemeriksaan di peradilan. Itu rentan semua dengan kasus korupsi,” ujar Firli dalam Hari Antikorupsi Sedunia Direktorat Jenderal Perpajakan, Kamis (2/12).

Firli mengatakan tindak korupsi pegawai pajak tidak hanya dilakukan dalam bentuk mencuri uang negara. Korupsi bisa dilakukan dengan menerima gratifikasi hingga melakukan pemerasan.

Ia menambahkan perilaku itu bisa terjadi karena 4 faktor, yaitu; keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan rendahnya ancaman hukuman. Firli menilai petugas pajak memiliki kekuasaan yang besar.

“Terkait dengan kesempatan ini berkaitan dengan kekuasaan, rekan-rekan insan perpajakan memiliki kekuasaan yang luar biasa.Di saat wajib pajak melakukan pelaporan, perpajakan melakukan penilaian di situ kekuasaan sangat luar biasa. Wajib pajak terkadang berupaya pajaknya tidak sesuai dan rendah, disini yang terjadi adalah kekuasaan bermain,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan manyatakan telah melakukan serangkaian upaya pencegahan agar pegawainya tidak korupsi.

Itu salah satunya dilakukan dengan meminimalisir pelayanan tatap muka agar pegawai tak banyak berinteraksi dengan wajib pajak.

“Kami coba memberikan layanan yang transparan agar mencegah celah korupsi, kami lakukan semua layanan digital dan kami bergerak kesana, orang minta layanan tinggal klik, mau nanya tinggal telpon,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo.

Hal tersebut diamini oleh Eks Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas yang mengatakan upaya DJP dalam mereformasi sistem perpajakan sudah cukup komprehensif. Namun, implementasi sistem tersebut masih perlu ditingkatkan guna mengurangi adanya kemungkinan korupsi.

“Dari sisi strategi dan program berbagai hal menurut saya sangat lengkap. Tinggal implementasi, konsistensi, reward dan punishment yang belum berjalan sesuai yang diharapkan dalam perencanaan. Itu tidak bisa sendiri, harus ada pengawasan masyarakat.” kata Erry.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kondisi 2 Pasien Positif Virus Corona di RSPI Membaik

Nasional

Heboh! Pasien Covid-19 Mesum Sesama Jenis dengan Perawat RSD Wisma Atlet
apahabar.com

Nasional

Menhan Terima Bantuan 30 Ton APD dari Australia
apahabar.com

Nasional

Indonesia Hentikan Sementara Kebijakan Bebas Visa Turis China
Gempa Sumbar

Nasional

Bali dan Bengkulu Hari Ini Diguncang Gempa
apahabar.com

Nasional

Terjaring Razia Masker Saat Kendarai Mobil Sendiri, Advokat Ini Ancam Gugat Rp 1 T Petugas Covid-19
apahabar.com

Nasional

Tanpa BPJS, Bayi Jantung Bocor di Batola Dirujuk ke Jakarta
apahabar.com

Nasional

Adu Fisik dengan Petugas, Polisi Beberkan Kesalahan Habib Umar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com