[FOTO] Jumat Kelabu di Turunan Maut Rapak Balikpapan Eks TKP Penusukan Bakal Rumjab Wali Kota Banjarmasin Tebing Longsor di Panaan Tabalong, 1 Rumah Rusak Parah Detik-detik Tabrakan Horor di Balikpapan: 5 Tewas, Belasan Luka-Luka Ini Daftar Korban Kecelakaan Beruntun di Balikpapan

Polda Kalsel Akui Keliru Buka Kembali Kasus Jurnalis Diananta

- Apahabar.com     Kamis, 16 Desember 2021 - 18:03 WITA

Polda Kalsel Akui Keliru Buka Kembali Kasus Jurnalis Diananta

Diananta Putra Sumedi saat masih mendekam di rutan Polda Kalsel. Foto: Dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Kabar kembali dibukanya kasus jurnalis Diananta Putra Sumedi di Polda Kalsel akhirnya terang benderang.

Belakangan terungkap terjadi kekeliruan dalam draf permohonan peninjauan kasus yang diserahkan penyidik kepolisian ke Dewan Pers.

Kini, polisi memastikan bahwa perkara yang mereka tangani tak ada sangkut pautnya dengan kasus Diananta dulu. Itu terkonfirmasi sesuai keterangan dari Dewan Pers.

“Draf terakhir yang masuk ke kita kasus lain bukan kasus Diananta,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun melalui Sekretaris Komisi Hukum, Azza, Kamis (16/12).

Berawal pada 15 September 2021, Polda Kalsel meminta keterangan ahli dari Dewan Pers atas laporan polisi tertanggal 21 Juli 2021. Namun polisi tak menerangkan siapa pelapornya.

Penyidik juga mengirimkan draf BAP ke Sekretariat Dewan Pers hingga kemudian ditunjuklah Ahli Pers Herutjahjo Soewardijo sebagai ahli dalam kasus tersebut.

Bergeser ke Oktober, Heru menemukan bahwa draf BAP menanyakan terkait dengan kasus Diananta. Draf BAP tetap diisi dengan mendasarkan pada Pernyataan dan Penilaian Rekomendasi Dewan Pers Nomor: 4/PPR-DP/II/2020 terkait kasus Diananta yang dikeluarkan Dewan Pers, 5 Februari 2020 silam.

Lanjut 20 Oktober, draf BAP yang sudah diisi tersebut kemudian dikirim ke penyidik. Namun belakangan penyidik memohon maaf atas kesalahan kronologi yang dicantumkan dalam draf BAP.

“Draf perbaikan sudah disampaikan. Kasus yang lain,” ujar Azza.

Namun Azza tak membeberkan secara rinci terkait kasus apa yang saat ini tengah ditangani Polda Kalsel tersebut.

“Maaf mas draf BAP-nya enggak bisa dishare. Kasus medsos base on media. Yang pasti bukan kasus Diananta,” pungkasnya.

apahabar.com sudah menghubungi Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Rifai. Tak ada jawaban. Sampai berita ini diturunkan, upaya konfirmasi masih berlangsung.

Diwartakan sebelumnya, Polda Kalsel diam-diam kembali mengusut kasus lama Diananta Putra Sumedi kontributor Tempo saat bekerja untuk Banjarhits.id media partner Kumparan.

Desas-desus penyelidikan itu terungkap ketika penyidik Polda Kalsel melakukan serangkaian pemeriksaan Tenaga Ahli Dewan Pers, Herutjahjo.

“Iya betul,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun membeberkan pemeriksaan Heru saat dihubungi media ini, Kamis (02/12).

Informasi yang dihimpun, polisi kembali mengusut kasus berita yang dianggap bermuatan SARA yang pernah dimuat di Banjarhits. Padahal perkara tersebut telah inkrah.

Diananta telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kotabaru. Ia menjalani hukuman penjara berbulan-bulan lamanya di Polres setempat.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa’i saat dikonfirmasi membenarkan perkara Diananta telah inkrah.

“Iya betul sudah inkrah,” kata Rifa’i di hari yang sama.

Lantas bagaimana dengan pemeriksaan Tenaga Ahli Dewan Pers, Herutjahjo? Rifa’i meminta waktu untuk mengeceknya.

“Bapak konfirmasi dulu. Mohon waktunya,” jawab Rifa’i singkat.

Langkah kepolisian membuka kembali kasus yang sudah memiliki kekuatan tetap cukup mengherankan Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri.

Advokat yang kerap menangani perkara probono ini meminta kepolisian patuh terhadap nota kesepahaman atau MoU antara kapolri dengan Dewan Pers. Termasuk surat edaran Mahkamah Agung.

“Sekali lagi, segala sengketa pemberitaan harusnya selesai di Dewan Pers,” ujar Pazri.

Polisi, kata Pazri, harus menghormati MOU tersebut demi menghindari kesan upaya kriminalisasi kedua terhadap Diananta.

Oleh karenanya, Pazri meminta polisi membedakan mana delik pers mana delik pidana.

“Bahwa kesalahan dalam produk jurnalistik harus dibedakan penanganannya antara detik pers dengan delik pidana,” ujar magister ilmu hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Pasal 4 UU 40 tahun 1999 tentang Pers tegas menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kesalahan dalam pemberitaan, sesuai Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008, mestinya cukup diselesaikan lewat hak jawab dan koreksi.

Jurnalis atau redaksi yang melakukan kesalahan dalam pemberitaan bisa mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.

“Jika masih belum puas, langkah berikutnya silakan membuat aduan di Dewan Pers,” tuturnya.

Dewan Pers memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus pers.

Dalam kasus Diananta, Dewan Pers sejatinya sudah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers (PPR) Nomor 4/PPRDP/II/2020 agar masalah ini selesai melalui hak jawab, koreksi, dan pencabutan berita.

Meski begitu, nyatanya hakim PN Kotabaru tetap saja menjatuhkan vonis penjara terhadap Diananta atas kekeliruan berita yang ditulisnya.

Jika mekanisme pers telah dijalankan tetapi masih saja ada proses delik pidana, Pazri melihat ada indikasi pelemahan terhadap UU Pers.

Karenanya, Pazri berharap Polda Kalsel segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Diananta.

“Masih adanya kasus pemberitaan yang dilaporkan ke polisi dan diproses adalah dugaan bentuk ancaman serius untuk kebebasan pers,” ujarnya.

Pengambilan keterangan saksi ahli Dewan Pers oleh Polda Kalsel juga mengindikasikan jika polisi sedang menunggu momen untuk memeriksa Diananta.

Diananta sendiri tak habis pikir masalah yang sudah tuntas di pengadilan dan Dewan Pers kini dibuka kembali oleh polisi.

“Bagaimana bisa orang mau dihukum dua kali dalam kasus yang sama,” ujarnya.

Selesai menjalani masa tahanan, Diananta menghirup udara bebas pada 18 Agustus 2020.

Wahyu Widiyaningsih, istri Diananta menceritakan keluh kesahnya selama suaminya itu dibui 3 bulan 15 hari.

“Anak saya yang selalu menanyakan bapaknya di mana, momen yang seharusnya lebaran bersama keluarga malah hancur,” ujarnya.

Selama Diananta dipenjara polisi, Wahyu kerap bolak-balik Banjarmasin-Banyuwangi dan menempuh perjalanan darat delapan jam lamanya menuju Kotabaru.

“Seminggu sekali bisa dua kali bolak-balik mendampingi suami sidang, memang semua pekerjaan itu ada risikonya, tapi kalau sampai kasus suami saya dibuka lagi bagaimana saya dan anak saya,” ujarnya.

Kebebasan Pers Kalsel Terancam Lagi, Polisi Buka Kasus Lama Jurnalis Diananta

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Potensi Hujan

Kalsel

Waspada, Potensi Hujan Mengguyur Kalsel Hingga Malam Hari
apahabar.com

Kalsel

Pengamat: Kualitas Durian Banjar Tak Kalah dengan Durian Asia
Basirih

Kalsel

GEGER! Mayat Pria Telanjang Mengapung di Bawah Jembatan Basirih Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Stok Darah PMI Menipis, Jajaran Polres Banjarbaru Mendonor
apahabar.com

Kalsel

Gelar Seminar Internasional, Pemkot Jual Konsep Smart City
apahabar.com

Kalsel

4 Warga Kuin Kecil Bahagia, Rumah Mereka Dibedah Satgas TMMD
apahabar.com

Kalsel

21 Bulan Bertugas Jadi Kapolres Tapin, AKBP Bagus Suseno Pamit
apahabar.com

Kalsel

Sampaikan Pesan Kamtibmas, Polsek Satui Galakkan DDS
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com