Bocah Lumpuh Tak Punya Biaya Berobat di Kotabaru Turut Curi Perhatian Kemensos Turun Tangan Catat, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2022 Capai Rp451 Triliun DITAHAN! Sopir Penyeruduk Tembok Pasar Antasari yang Tewaskan Bumil Xi Jinping Serukan ‘Perang’ Pemonopoli Ekonomi Digital Joget TikTok Bareng Cewek, Pratama Arhan Disentil Warganet

Usul Revisi Perda Revolusi Hijau, Simak Alasan Dishut Kalsel

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) minta Peraturan Daerah nomor 7/2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau di revisi
- Apahabar.com     Kamis, 9 Desember 2021 - 08:28 WITA

Usul Revisi Perda Revolusi Hijau, Simak Alasan Dishut Kalsel

Dinas Kehutanan Kalsel mengusulkan revisi Perda Revolusi Hijau ke DPRD Kalsel. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) minta Peraturan Daerah nomor 7/2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau di revisi DPRD Kalsel akhir tahun ini.

Usulan ini sebelumnya sudah sampai ke telinga DPRD Kalsel lewat rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) yang digelar dengan Biro hukum Sekretariat Provinsi Kalsel 4 November lalu.

Kali ini, Dishut pun menyampaikan alasan Perda yang belum genap lima tahun ini harus direvisi.

“Usulan perubahan atau revisi ini dilatarbelakangi minimnya peran aktif kabupaten/kota dalam kegiatan memelihara tanaman hasil Gerakan Revolusi Hijau,” kata Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra pada rapat dengan Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (18/12).

Menurutnya dengan alasan itu dewan harus menambah instrumen pasal soal penegakan sanksi yang melibatkan Satpol PP dalam Perda tersebut.

Selain pasal itu, dewan juga diminta menambahkan pasal yang dapat menguatkan peran atau keterlibatan Pemkab/Pemkot dalam pemeliharaan tanaman hasil Gerakan Revolusi Hijau.

“Ini untuk mendukung keberhasilan kegiatan Gerakan Revolusi Hijau,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengakui, Dinas Kehutanan menginisiasi perubahan Perda Gerakan Revolusi Hijau, khusunya memasukkan beberapa tambahan pasal.

“Agar keberadaan Perda tersebut benar-benar efektif untuk melestarikan lingkungan,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin menanggapi positif paparan Dinas Kehutanan Kalsel, bahkan mendukung segala hal yang sifatnya positif untuk kelestarian alam.

“Jika nanti perda ini sudah direvisi, langsung saja bikin peraturan gubernurnya. Sehingga jika sudah ada aturan turunannya, niscaya akan lebih efektif dan efisien pula pelaksanaannya,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.

Menanggapi minimnya peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota, Bang Dhin mengusulkan agar dalam penyusunanya kelak melibatkan dinas terkait di kabupaten/kota.

“Jadi apa yang menjadi cita-cita dari perda tersebut dalam benar-benar bisa dilaksanakan dan diperjuangkan bersama,” ujar politisi PDI Perjuangan.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Semarak 75 Tahun RI, Kodim 1002/Barabai Asah Wawasan Kebangsaan Anak-Anak
apahabar.com

Kalsel

Cari Tambahan, Petani di Kotabaru Berburu Madu Kelulut
apahabar.com

Kalsel

Uji Kesigapan Personel, Ada Pesawat Gagal Landing di Bandara Syamsuddin Noor
apahabar.com

Kalsel

Update Terbaru, Penderita Covid-19 di Kalsel Tembus 91 !

Banjarmasin

Rata dengan Tanah, Pembongkaran Kios Depan Banjarmasin Trade Center Tanpa Perlawanan
apahabar.com

Kalsel

Cuaca Kalsel Hari Ini, 9 Wilayah Hujan Ringan
apahabar.com

Kalsel

Galang Dana Untuk Tenaga Medis Corona
apahabar.com

Kalsel

Suka Duka Penyemprot Disinfektan di Banjarmasin: Ditolak Warga, Jauh dari Keluarga
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com