Tuduhan Tak Terbukti, IRT Banjarmasin Bebas Usai 60 Hari Ditahan Geger! Buaya Liar Masuk Kolam Musala SKJ Kotabaru [FOTO] Jumat Kelabu di Turunan Maut Rapak Balikpapan Eks TKP Penusukan Bakal Rumjab Wali Kota Banjarmasin Tebing Longsor di Panaan Tabalong, 1 Rumah Rusak Parah

Jokowi Sudah Punya Nama untuk Ibu Kota Baru

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan nama IKN baru akan disampaikan di tahap akhir atau bertepatan dengan pengesahan RUU IKN. Dia menyebut Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama IKN tersebut.
- Apahabar.com     Kamis, 13 Januari 2022 - 22:51 WITA

Jokowi Sudah Punya Nama untuk Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto-Antara.

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan nama IKN baru akan disampaikan di tahap akhir atau bertepatan dengan pengesahan RUU IKN. Dia menyebut Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama IKN tersebut.

“Nama ibu kota negara itu di akhir lah, di level pemerintah. Katanya Pak Presiden sudah mengantongi namanya. Nanti akan disampaikan di saat-saat akhir, ya mudah-mudahan saat pengesahan nanti,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (13/1).

Ia menjelaskan pembahasan RUU IKN masih berlanjut dengan fokus pada empat poin yang masih menjadi perdebatan. Pertama, soal status pemerintah daerah khusus IKN yang akan disebut sebagai otorita.

Kedua, soal pendanaan dan pembiayaan, di mana sebagian besar anggota Pansus RUU IKN DPR meminta agar pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara tak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Soal pertanahan, pertahanan ini berkaitan dengan message-nya adalah supaya memang ini betul-betul clear and clean. Ini betul-betul tanah negara, bukan tanah yang kemudian konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik,” ujar Doli.

Terakhir, lanjutnya, perdebatan terkait rencana induk atau masterplan IKN yang masih diperdebatkan oleh mayoritas anggota Pansus RUU IKN DPR.

Dia yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, dalam rencana induk berisi panduan pemindahan IKN.

“Karena ini masalah penting, master plan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong masterplan itu pada hal-hal prinsip,” ujarnya.

Berangkat dari itu, Doli berharap RUU IKN bisa disahkan di Rapat Paripurna DPR menjadi UU pada Selasa (18/1). Ia pun menyampaikan bahwa pihaknya bakal meninjau lokasi IKN pada pekan ini.

“Besok kita lihat ke tempat itu. Mudah-mudahan malam itu raker [rapat kerja] selesai, sudah. Insya Allah paripurna tanggal 18 [Januari],” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku sedang menunggu hasil pembahasan Pansus RUU IKN DPR dengan pemerintah terkait pasal-pasal yang dituangkan di draf RUU IKN.

Hal tersebut disampaikan Puan merespons rencana pengesahan RUU IKN menjadi UU pada Selasa (18/1).

“Hanya kita sedang menunggu dulu bagaimana kemudian [Pansus RUU IKN] DPR dengan pemerintah dalam pembahasan tersebut, apakah sudah ada kesepakatan bersama, dalam artian bahwa pasal-pasal yang akan disepakati itu memang sesuai dengan harapan kita,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/1).

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

OIF UMSU: Besok Gerhana Matahari Langka
apahabar.com

Nasional

Hasil Penanganan 435 Kasus Korupsi: Rp 222 M Uang Negara Selamat, Sebagian Kelas Kakap
apahabar.com

Nasional

Tsunami Selat Sunda, BNPB: 373 Orang Meninggal
Kemendagri

Nasional

Jokowi Geram Simpanan Daerah Naik, Kemendagri Sebut Bukan Diendapkan
apahabar.com

Nasional

Mahasiswa Janji Kawal Sidang Paripurna DPR 30 September
apahabar.com

Nasional

Jemaah Haul Guru Sekumpul Hingga ke Jalan dan Gang kecil
apahabar.com

Nasional

Ditahan di Lapas, Anggota DPRD Terpilih Tanbu Tak Hadiri Pengucapan Sumpah
RUU Perlindungan

Nasional

Kemenpan RB Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com